Menlu: Diplomasi 10 Tahun Buat Indonesia Jadi Pemain Utama di Kawasan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan diplomasi luar negeri selama hampir 10 tahun terakhir menunjukkan Indonesia merupakan salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton.
Retno mengutip lembaga pemikir independen yang berbasis di Australia, Lowy Institute, yang menyebut Indonesia sebagai middle power di Asia dengan pengaruh diplomatik dan kekuatan komprehensif yang terus meningkat. Indonesia dianggap memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara pada 2023.
Retno mengatakan kepemimpinan Indonesia diakui dunia, termasuk dalam menggerakkan ASEAN selama keketuaan Indonesia. "Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan," kata Retno, Senin (8/1).
Retno menyebut diplomasi Indonesia di kawasan terus bekerja agar ASEAN tetap relevan dan menjaga sentralitas ASEAN dalam menavigasi dinamika geopolitik di kawasan.
Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan mengkritik peran presiden sebagai panglima diplomasi dalam debat capres ketiga, Minggu (7/1). Dia menyampaikan sosok presiden harus ikut aktif dalam segala kegiatan diplomasi antar negara, termasuk upaya untuk menyebarluaskan pengaruh budaya dan aktivitas kebudayaan Indonesia kepada khalayak global.
Anies juga mendorong sikap pemerintah Indonesia untuk tegas menyampaikan semangat penghapusan penjajahan di muka bumi di berbagai forum internasional. "Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat, bukan sekadar statement dari menteri luar negeri, tapi harus serius menjajaki seluruh kekuatan," kata Anies.
Kesepakatan 27 Perjanjian Perdagangan
Retno mencatat Indonesia telah menyepakati 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Sejumlah protokol perdagangan telah diselesaikan, terutama untuk produk pertanian dan perikanan.
Retno juga menjelaskan peran diplomasi era Presiden Jokowi turut melindungi keutuhan NKRI melalui enam perjanjian perbatasan dengan negara tetangga. Kesepakatan tersebut yakni perjanjian delimitasi batas ZEE dengan Vietnam, sebagai perjanjian dual line pertama di antara negara Asia Tenggara, yang sudah dirundingkan selama 12 tahun.
