Perludem Kritik Jokowi Tak Perlu Intervensi Teknis Debat Capres
Buat ringkasan dengan AI
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi alias Perludem mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo yang dinilai ikut campur dalam proses Pemilu 2024. Presiden dianggap tidak perlu turun tangan dalam teknis perdebatan.
“Keliru bila presiden ikut campur dan mengomentari format debat capres dan cawapres,” ujar peneliti Perludem, Muhammad Ihsan Maulana, dihubungi Katadata, Selasa (9/1).
Ihsan menilai presiden seharusnya memberikan contoh pada publik untuk bersikap netral. Begitupun dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tak mengintervensi.
Perludem menyoroti posisi presiden selaku pimpinan tertinggi perlu menjaga perilaku netral dalam Pemilu. Dia mencontohkan TNI dan Polri dijaga kenetralannya dengan tidak mendapat hak memilih. Begitu juga ASN yang dituntut netral.
“Sehingga, nilai netralitas presiden seharusnya jauh lebih tinggi, sampai tidak menunjukkan keberpihakannya,” ujar Ihsan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengkritik debat capres ketiga yang berlangsung Minggu (7/1) tidak bersifat mengedukasi masyarakat pemilih. Dia melihat ada kecenderungan para kandidat menyerang secara personal.
Jokowi menilai perlu ada peraturan tambahan untuk debat selanjutnya. Salah satunya melarang peserta debat menjatuhkan lawan lewat motif personal. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan saling menyerang diperbolehkan asal soal kebijakan atau visi-misi.
"Saya kira kurang memberikan pendidikan. Kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," ujarnya di rumah makan Kampung Kecil Serang, Banten pada Senin (8/1).
KPU Tak Akan Ubah Format Debat Capres
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyatakan tak akan mengubah format debat capres-cawapres Pemilu 2024. Sebelumnya Presiden Jokowi mengusulkan perlu revisi format debat agar tak saling menyerang secara personal.
Hasyim menjelaskan penyelenggaraan debat capres-cawapres Pemilu 2024 melalui proses pertimbangan dan kesepakatan dengan tim sukses masing-masing kandidat. KPU hanya menyediakan forum bagi masing-masing pasangan calon untuk berdebat.
"Debat sudah melewati berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim. Jadi, tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa (9/1).
Hasyim juga menilai bila format debat direvisi di tengah jalan akan menimbulkan pertanyaan. "Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya, kita ikuti. Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya, kenapa polanya diubah?" kata Hasyim.
KPU pun tidak akan membuat rambu-rambu baru pada debat berikutnya, yang masih akan berlangsung dua kali yakni debat keempat dan debat kelima. Panduan pada setiap segmen debat capres-cawapres, menurut Hasyim, sudah jelas, sehingga tidak perlu peraturan tambahan lain.
Jokowi Respons Anies Soal Serangan Personal
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan terkejut atas komentar Jokowi karena seluruh pernyataan dalam debat itu soal kebijakan. “Jadi saya malah agak terkejut, Pak Presiden kok berkomentar soal debat ya? Saya tidak mau berkomentar terlalu banyak deh, biar publik aja nanti yang menilai,” ujarnya di Gorontalo, Senin (8/1).
Presiden Joko Widodo merespons Anies dengan menjelaskan pernyataannya soal serangan personal dan masukannya soal debat calon presiden. Jokowi mengatakan pesannya itu tak ditujukan untuk satu calon tertentu.
Jokowi sempat mengomentari debat capres ketiga yang digelar pada akhir pekan lalu. Mantan Wali Kota Solo itu lalu mengatakan pernyataannya itu dilontarkan untuk perbaikan dan evaluasi debat agar lebih baik.
"Saya berbicara untuk ketiga calon," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (9/1) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
