KSP Moeldoko Minta Dugaan Transaksi Janggal Terkait Pemilu Diusut
Buat ringkasan dengan AI
Istana Kepresidenan mendesak adanya kelanjutan dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke kantong bendahara partai politik, politisi, dan aparatur sipil negara.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pihaknya kini tengah meminta PPATK dan aparat penegak hukum terkait untuk mendalami isu yang beredar. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya untuk mencegah kemunculkan narasi publik terkait aliran dana yang tidak terkontrol.
"Semua institusi yang punya peran untuk itu, bertindak. Jangan diam," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/1).
Moeldoko juga meminta publik untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak terkait serta tidak memunculkan wacana yang simpang siur. "Maka serahkan, serahkan kepada otoritas yang menangani, jangan itu nanti menjadi isu yang uncontrolled," ujar Moeldoko.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sebanyak 36,81% anggaran PSN masuk ke rekening subkontraktor. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan, pengamatan dan analisis mendalam dari PPATK.
Namun 36,67% transaksi dana proyek strategis nasional (PSN) tersebut justru diduga tidak digunakan untuk pembangunan proyek terkait, tetapi untuk kepentingan pribadi, terutama mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai ASN maupun politikus.
"Terindentifikasi (dana PSN) mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku," kata Ivan dalam Konferensi Pers Refleksi Akhir 2023 dan Proyek Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK 2024 di kanal youtube PPATK dikutip pada Kamis (11/1).
Namun PPATK tidak memerinci siapa saja ASN maupun politikus yang terlibat. Selain itu, Ivan juga tidak mau mengungkapan berapa nilai perputaran dana proyek PSN tersebut.
PPATK juga menemukan adanya 8.270 transaksi mencurigakan masuk ke kantong bendahara partai politik. Lembaga tersebut juga menemukan 8.270 transaksi mencurigakan yang datang dari luar negeri pada 2022. Angka tersebut naik menjadi 9.164 transaksi sepanjang 2023.
"Di tahun 2022 penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi Rp195 miliar,” kata Ivan.
