TPN Ganjar - Mahfud Bakal Lanjutkan Food Estate tapi Ubah Mekanismenya
Membuat ringkasan dengan AI
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud mengungkapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 akan tetap melanjutkan program food estate yang telah dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo. Meski begitu, TPN mengatakan pemerintahan Ganjar Pranowo - Mahfud MD nantinya akan mengubah konsep food estate jika nantinya terpilih.
Komitmen melanjutkan program Food Estate itu disampaikan Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto dalam media diskusi dengan tema 'kalkulasi kebijakan redistribusi tanah dan administrasi keadilan sosial lewat pemenuhan hak ulayat dan masyarakat adat'. Heru mengatakan nantinya konsep food estate akan diterjemahkan ke dalam program yang lebih realistis untuk dilaksanakan.
"Konsep food estate itu bukan konsep yang jelek. Bahwa konsep itu, tapi bagaimana mengimplementasikannya tidak kemudian satu food estate besar skala nasional dan kemudian dilaksanakan di satu tempat," kata Heru di media center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1).
Heru menjelaskan nantinya konsep food estate akan diperkecil luasnya. Dengan mempersempit cakupan itu, Heru berharap dapat melihat potensi-potensi tiap daerah dalam memberdayakan para petani.
"Yang tadinya buruh tani menjadi pengusaha tani. Karena itulah maka sekelompok petani yang lahannya kecil-kecil ini kita integrasikan bersama-sama sampai mencapai skala ekonomi tertentu sehingga bisa dilakukan korporatisasi," kata Heru.
Menurut Heru program Food Estate nantinya juga akan diikuti dengan pembangunan ekosistem di luar bidang pertanian seperti sektor peternakan. "Turunan itu misalnya ke arah industrinya dan seterusnya," kata Heru.
Lebih jauh ia menjelaskan, program Food Estate di tiap daerah akan berbeda-beda, sebagaimana skala ekonomi antardaerah yang juga berbeda. Menurut dia perubahan yang disiapkan merupakan bentuk komitmen pemerintah melanjutkan program yang telah dirancang oleh pemerintahan saat ini dengan tujuan untuk seluasnya kepentingan masyarakat.
"Jadi secara konsep food estate bukan berarti kita tidak setuju, food estate kita setujui, tapi food estate yang sekarang harus diakui memang perlu dikritisi. Jadi kalau kita mengkritisi sesuatu bukan berarti kita against apa yang sudah dilakukan," kata Heru.
Adapun program food estate dijalankan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi dampak krisis pangan yang tengah menjadi fenomena global. Namun program itu dikritisi banyak kelompok lantaran terpusat di Kementerian Pertahanan dan tidak banyak melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Selain itu program food estate disebut juga mengorbankan lingkungan.
Hasil investigasi Pantau Gambut, Walhi Kalimantan Tengah, dan BBC Indonesia menemukan ada masalah di 3.964 hektare (ha), yakni lahan kehilangan tutupan pohon tanpa hasil pangan singkong, pada tahun lalu. Selama Januari-Oktober 2022, tim tersebut menemukan ada 10 desa yang diindikasikan kehilangan tutupan pohon di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas.
Program food estate menjadi salah satu program pemerintahan Jokowi yang juga banyak disorot dalam debat capres dan cawapres. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan melanjutkan program food estate sebagai bagian dari mewujudkan kemandirian pangan.
