Pembangunan hutan di Indonesia masih mengutamakan pendekatan ekonomi seperti sawit dan food estate, mengesampingkan aspek ekologi, meski ada upaya perhutanan sosial.
Kampanye swasembada beras pada 1980-an membuat beras diasosiasikan sebagai simbol ketahanan pangan. Ketergantungan pada beras menciptakan kerentanan pada sistem pangan di Indonesia.
Upaya pembangunan di akar rumput melalui transmigrasi semestinya berangkat dari kebutuhan rakyat kecil di daerah asal yang kenyataannya juga dapat mendukung maupun menjadi pelakunya sendiri.
Hari Bumi 22 April seharusnya menjadi momen penting meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim dengan menghentikan program food estate. Program lumbung pangan memperburuk ketahanan pangan nasional.
Sejarah mencatat, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada 1984 tanpa food estate. Kala itu, Presiden Soeharto menggerakkan gotong royong petani di sentra-sentra produksi padi.
Pemerintah berambisi mengembangkan 2 juta hektare agroforestri aren di hutan lindung. Dengan kebutuhan investasi hingga Rp150 triliun, mungkinkah proyek itu dilakukan tanpa deforestasi?
Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap hak masyarakat adat dan melindungi hutan dari alih fungsi yang merusak.
Celios menilai kebijakan moratorium sawit dan skema replanting mampu menciptakan kontribusi ekonomi pada 2045 berupa output ekonomi sebesar Rp 28,9 triliun.
Pemerintah Indonesia berencana memproduksi bioetanol melalui proyek penanaman 1,5 juta pohon aren di tanah seluas 1 juta ha, dengan estimasi produksi 24 ribu kl per ha, sebagai pengganti BBM.