Jepang dan Prancis Ikuti AS Setop Dana untuk Badan PBB UNRWA Palestina
Membuat ringkasan dengan AI
Pemerintah Jepang bergabung dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya dalam memutuskan untuk menangguhkan pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung pengungsi Palestina (UNRWA). Penangguhan pendanaan itu dilakukan Jepang di tengah tuduhan dari Israel ada anggota staf UNRWA yang mungkin terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang Maki Kobayashi bantuan tambahan kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) akan dihentikan sementara. Kobayashi mengatakan penghentian dana dilakukan sambil menunggu hasil penyelidikan atas tuduhan dan mempertimbangkan tindakan penanggulangan.
Sikap pemerintah Jepang itu disampaikan melalui siaran pers resmi yang dikutip Senin (29/1). Langkah Jepang muncul menyusul pengumuman Amerika Serikat pada Jumat (26/1) bahwa AS akan menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.
“Jepang mendesak badan PBB tersebut untuk menyelidiki kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga UNRWA dapat dengan teguh memenuhi peran yang seharusnya diembannya", kata Kobayashi.
Serangan 7 Oktober oleh Hamas memicu Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza. Gempuran Israel telah menewaskan lebih dari 26.000 orang di daerah kantong Palestina yang dikuasai oleh Hamas itu serta menyebabkan kondisi kemanusiaan di sana semakin parah.
Beberapa negara Barat, seperti Inggris, telah mengikuti Amerika Serikat dalam menghentikan pendanaan untuk UNRWA. Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan melalui pernyataan pada Sabtu (27/1) bahwa keputusan oleh sembilan negara untuk menangguhkan pendanaan mengancam pekerjaan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Prancis Juga Setop Dana
Sebelumnya pemerintahan Prancis juga telah mengumumkan penghentian pendanaan untuk UNRWA. Kementerian tersebut menekankan bahwa Prancis secara signifikan meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza di tengah situasi kemanusiaan yang sangat buruk di wilayah kantong Palestina itu.
"Kami berharap penyelidikan yang dirilis dalam beberapa hari ini akan memberikan gambaran penuh tentang kejadian yang telah terjadi, disertai dengan langkah-langkah nyata yang bisa dilaksanakan dengan cepat," kata Kementerian Luar Negeri Prancis pada Minggu (28/1).
Kementerian tersebut menekankan bahwa kontribusi Prancis untuk program UNRWA pada 2023 berjumlah hampir 60 juta euro atau sekitar Rp 1 triliun. Selain Prancis, Amerika Serikat, Italia, Australia, Kanada, Inggris, dan Finlandia juga telah memutuskan untuk menangguhkan pendanaan untuk badan PBB tersebut.
Sementara itu, negara-negara Liga Arab memperingatkan konsekuensi serius dari penangguhan pendanaan bagi UNRWA. Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (28/1), liga yang berbasis di Kairo itu mengatakan penangguhan pendanaan bertujuan untuk mengabaikan upaya bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.
"Gerakan ini bukan hal baru dan bertujuan untuk melikuidasi kerja badan (PBB) yang melayani jutaan pengungsi Palestina,” kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit.
Dia memperingatkan bahwa penangguhan pendanaan untuk UNRWA di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza berarti membiarkan warga sipil Palestina kelaparan dan mengungsi. Tindakan itu secara tidak langsung juga dinilai mendukung rencana Israel untuk menghilangkan perjuangan rakyat Palestina untuk selamanya.
UNRWA menyatakan telah memutuskan kontrak dengan beberapa staf setelah tuduhan Israel itu. Tudingan Israel ke UNRWA bukan pertama kalinya terjadi. Sejak dimulainya perang di Gaza, Israel telah menuduh pegawai UNRWA bekerja untuk Hamas. Tudingan itu dijadikan pembenaran atas tindakan Israel untuk menyerang sekolah dan fasilitas UNRWA yang menampung puluhan ribu pengungsi di Jalur Gaza.
