Ahok Nilai Penyaluran Bansos Jokowi Tak Sentuh Akar Masalah Kemiskinan

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menganggap aksi pemerintah yang kian masif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) khususnya jelang pemilu. Ia menilai tindakan itu tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan.  

Menurut Ahok, penyaluran bansos secara terus-menerus dapat memicu ketergantungan yang dapat mempengaruhi upaya pemberdayaan dan produktivitas masyarakat. Dia juga menilai skema penyaluran bansos terus-menerus merupakan praktik kuno dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Mau jadi kaya raya tapi membiarkan rakyat hanya mendapatkan bansos, bukan keadilan sosial. Bansos itu hanya di jaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang perlu dikasihani,” kata Ahok saat memberikan orasi di panggung deklarasi Ahokers kepada Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat pada Ahad (4/2).

Ahok menambahkan, penyaluran bansos secara besar-besaran dianggap melenceng dari tujuan para proklamator kemerdekaan yang menginginkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bansos,” ujar Ahok.

Ketimbang penyaluran bansos, Ahok menawarkan sebuah skema pelayanan sosial bagi warga miskin lewat distribusi bantuan langsung tunai (BLT). Ahok menguraikan, pembagian BLT harus dilaksanakan melalui praktik digital untuk menghindari adanya potensi pemotongan atau defisit antara jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah dan realisasi di tangan masyarakat.

Dia mengaku telah berdiskusi panjang dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengenai praktik alternatif penyaluran bansos. Lebih lanjut, kata Ahok, pengawasan di tingkat penerima juga perlu diperketat sejak penjaringan atau pendataan awal calon penerima BLT.

Tahap seleksi awal berangkat dari pelaksanaan ‘program 1 keluarga, 1 sarjana’ yang digagas oleh pemerintah. Kebijakan ini diharap mampu memberikan dampak kepada setiap keluarga agar punya penghasilan tetap sejumlah Rp 5 juta per bulan.  

“Jadi tugas pemerintah harus selalu menolong yang miskin dan memberikan pertolongan, tapi bukan tidak mendidik rakyat, bukan membuat rakyat menjadi pengemis,”  kata Ahok.

Ahok menambahkan, angka minimal Rp 5 juta inilah yang akan menjadi seleksi masyarakat terkait penyaluran BLT. Kemudian, tiap-tiap keluarga yang merasa kurang mampu berhak untuk mengajukan diri sebagai penerima BLT. Adapun warga yang mengirimkan keterangan atau data palsu agar masuk dalam kategori masyarakat penerima BLT akan dikenakan sanksi ganti rugi atau pidana.

“Rakyat lebih baik terima duit cash. Tinggal lapor saja kalau duit lu kurang dari Rp 5 juta, kasih tahu pemerintah. Tinggal tunjukkan bukti dan tandatangan. Kalau kamu ngaku-ngaku atau nipu pemerintah, wajib ganti 10 kali lipat atau pidana. Ini bisa diawasi karena seluruhnya digital,” ujar Ahok.

Ahok mengakui penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu tugas negara untuk melindungi masyarakat. Namun, penerapan kebijakan yang belakangan masif dan berkepanjangan dianggap dapat melemahkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan diri. “Kalau pemerintah mau bantuan sosial trus ya biarin asal semua kebagian, tapi saya gak suka,” ujar Ahok.  

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) makin gencar menyalurkan bansos pada tahun ini. Sehingga alokasi anggaran program perlindungan sosial alias perlinsos pada tahun politik 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru.

 Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat 12,02% secara tahunan dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp 443,5 triliun.

Besarnya angka ini tidak beda jauh dengan realisasi 2020 sebesar Rp 498 triliun karena untuk meredam dampak Covid-19. Namun seiring pemulihan ekonomi, dana perlinsos mulai susut pada 2021 dan 2022 masing-masing menjadi Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun.

Memasuki tahun politik, anggaran perlinsos kembali naik. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) yang merogoh kocek Rp 11,25 triliun.

Alokasi anggaran itu disiapkan untuk BLT periode Januari, Februari dan Maret 2024. Sehingga jika dihitung dengan tambahan dana BLT pangan tersebut, maka anggaran perlinsos tahun ini kemungkinan akan naik menjadi Rp 508,05 triliun.

Bahkan berpotensi cetak rekor tertinggi dalam sejarah. Karena, Jokowi masih berkeinginan memperpanjang program BLT hingga Juni 2024. Sehingga Kemenkeu harus rela korbankan pos anggaran lain demi memuluskan bansos ini.