Wapres Soal Kritik Pimpinan Kampus ke Jokowi: Harus Diperhatikan
Buat ringkasan dengan AI
Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara soal aksi dari sejumlah sivitas akademika. Menurutnya, aksi universitas yang menyerukan Presiden Joko Widodo agar menyelamatkan demokrasi merupakan bagian dinamika politik yang harus diperhatikan.
“Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata Ma'ruf dalam keterangan pers yang digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, Al Yaqout Street, pada Senin (5/2).
Ma'ruf mengatakan fenomena ini menjadi bagian dari dinamika positif di tengah masyarakat. Apalagi menurutnya, dugaan pelanggaran etika dalam kontestasi pemilu tahun ini kian menguat seiring waktu pencoblosan pada 14 Februari mendatang.
“Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah sivitas akademika dari beragam kampus mulai menyuarakan keprihatinan terhadap upaya pelemahan demokrasi di rezim Pemerintahan Joko WIdodo (Jokowi).
Petisi penolakan pelemahan demokrasi secara berantai muncul dari sejumlah universitas top macam Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran hingga Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sikap serupa juga digaungkan oleh Forum Guru Besar dan Dosen kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan sivitas akademika Universitas Andalas (Unand) yang sama-sama mengkritik penyimpangan demokrasi di era pemerintahan Jokowi.
Mereka ramai-ramai menyoroti praktik pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum hingga adanya pembenaran dari presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.
UGM merilis Petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan kondisi perpolitikan nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi belakangan ini. Petisi Bulaksumur dibacakan oleh Koentjoro Soeparno di acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM di Balairung UGM pada Rabu (31/1).
Koentjoro merupakan seorang profesor psikologi UGM yang pernah menjadi Pimpinan Dewan Guru Besar UGM. Pembacaan petisi itu turut dihadiri oleh sejumlah guru besar UGM, dosen, dan mahasiswa.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM," kata Koentjoro.
Sembari membacakan naskah petisi tersebut, Koentjoro menyebut tindakan Jokowi belakangan ini sudah menyimpang. Ia menyebutkan Jokowi melakukan penyelewengan terhadap prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari Pancasila.
Dia melanjutkan, sikap Jokowi berseberangan dengan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat demokrasi. "Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni UGM ," ujarnya.
