Polisi Akui Ada Operasi Minta Tokoh Serukan Pemilu Damai
Buat ringkasan dengan AI
Kepolisian menyatakan menjalankan Operasi Nusantara Cooling System (NCS) untuk bertemu para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk menyerukan Pemilu damai. Polisi belakangan menuai protes karena dianggap menekan para rektor untuk memberikan testimoni mengenai pemilu damai.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Fadil Imran mengatakan polisi hampir setiap hari mendatangkan banyak tokoh bukan hanya rektor. Polisi meminta testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. "Semua orang, bukan hanya rektor yang didatangi polisi," kata Fadil di Pusat Latihan Brimob Polri di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (7/2).
Fadil memperkirakan semua orang menyoroti ini karena polisi meminta testimoni rektor. Padahal saat ini banyak sivitas akademi yang mengkritik pemerintah. "Ini barangkali karena yang didatangi rektor saja kemudian ada momentum-momentum seperti itu kemudian menjadi sebuah perbincangan," kata dia.
Sebelumnya Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto, mengatakan aparat kepolisian memintanya membuat pernyataan mengenai pemilihan umum dan kinerja pemerintahan. Polisi meminta pernyataan itu direkam dalam video.
Adapun Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan pihaknya sedang melakukan giat cooling system jelang Pemilu. Satake mengatakan meminta para tokoh untuk memberikan imbauan untuk menjaga Pemilu damai.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan agar aparat memberikan kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi harus tetap dihormati.
"Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik itu harus tetap dihormati karena seotoriter zaman Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) pun, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa," kata Mahfud, usai menghadiri acara Tabrak, Prof!, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2).
Mahfud mendapatkan laporan dari sejumlah rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat pernyataan sikap mengenai Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Ketiga, pemilu berjalan baik, dan sebagainya," ujarnya.
Mahfud menjelaskan ada beberapa rektor yang diminta membuat sikap seperti itu. Kemudian, kata dia, para rektor tersebut ada yang membuat pernyataan dengan format yang sama, dan ada juga yang menolak.
