Refly Harun: Paslon Bisa Didiskualifikasi MK Bila Terbukti Curang

Pakar hukum tata negara sekaligus juru bicara Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) Refly Harun menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Asalkan kecurangan Pilpres bisa terbukti dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis.

"Asal MK punya hati nurani. Karena kecurangan ini sudah terstruktur, sistematis, dan masif, ganjarannya harusnya diskualifikasi,” kata Refly di Rumah Perubahan, Jumat (16/2).

Refly mendapat cerita temuan aneh dari seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Penghitungan suara resmi KPU sendiri dimulai pada 14.00 WIB. Namun, saat anggota itu membuka Sirekap pukul 13.13 WIB, sudah ada ribuan TPS di empat provinsi yang terisi.

Pakar hukum tata negara ini bilang ia tidak menuduh pihak manapun. Ia hanya bertanya, apakah perhitungan angka sudah disiapkan duluan. “Lalu apakah quick count mengikuti itu, lalu Sirekap KPU mengikuti itu, dan terakhir penghitungan manual mengikuti itu juga?” tanya Refly.

Refly mengatakan kecurangan setelah pencoblosan terjadi saat penghitungan suara. Bila perolehan suara pemenang Pemilu mencapai 51%, peluang putaran kedua masih besar. Namun, bila mereka memaksakan angka 56% ia merasa itu janggal.

“Bukan tidak mungkin kecurangan dilakukan secara struktur, sistematis dan masif. Bisa saja mereka yang melakukan itu didiskualifikasi, karena itu hukumnya. Saya tidak menakut-nakuti, itulah hukumnya,” kata Refly.

Dia juga menyindir ada yang menginginkan Pemilu berjalan satu putaran. Orang-orang tersebut, kata dia, khawatir Pemilu diadakan jujur dan adil ataupun diadakan dua putaran.

“Kadang orang bilang: takut sekali dicurangi? Saya balas balik, takut sekali Pemilu jujur dan adil?,” kata Refly Harun.