Berita MK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyoal Pasal 603 tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara dicabut.

Otorita IKN menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi justru memperjelas mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara yang efektif setelah Keppres diterbitkan.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang mengusulkan larangan keluarga presiden dan wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres karena petitumnya saling bertentangan.

Presiden Prabowo menyaksikan pembacaan sumpah jabatan Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (10/4).

Mahkamah Konstitusi menegaskan hanya BPK yang berwenang mengaudit dan menetapkan besaran kerugian keuangan negara dalam berbagai perkara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

MK menyoroti gugatan uji materi UU APBN 2026 terkait program MBG atau Makan Bergizi Gratis karena pemohon dinilai tak menjelaskan kerugian konstitusional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gugatan di MK terkait UU APBN yang memasukkan program MBG dalam anggaran pendidikan, lemah sehingga berpotensi tak dikabulkan.

Program Makan Bergizi Gratis digugat ke MK karena dinilai melanggar alokasi anggaran pendidikan 20% dalam UUD 1945, dengan sidang telah dimulai.

Adies Kadir ditetapkan Presiden Prabowo sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, namun pengangkatannya dipertanyakan Mahfud MD karena berbeda dengan calon yang ditetapkan DPR.

Adies Kadir mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Golkar untuk menjaga independensi sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

MK meminta ada penegasan aturan penempatan anggota Polri di jabatan ASN, karena UU ASN dinilai belum memberikan dasar hukum yang jelas meski permohonan uji materi ditolak.

Seorang advokat mengajukan uji materiil UU PDP ke MK setelah data pribadinya disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online ilegal tanpa seizinnya.

Seorang pengemudi ojek online (ojol) dan pedagang kuliner menggugat UU Cipta Kerja ke MK, mempersolakan sistem penghapusan kuota internet saat masa aktif habis.