Berita MK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

PDIP mempersiapkan gugatan atas dugaan keterlibatan aparat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah wilayah.

MK mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan pada KPK mengusut perkara korupsi di lingkungan militer hingga tuntas. Bagaimana putusannya?

Menteri Yassierli mengungkapkan pentingnya kesepakatan di LKS Tripartit Nasional dalam menetapkan UMP 2025, menyusul putusan MK yang memengaruhi formula pengupahan sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terbaru berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ketentuan itu berkaitan dengan sejumlah hal seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Buruh menunda jadwal mogok nasional menjadi 19-24 Desember 2024 dari rencana semula pada 7-25 November 2024 karena formula UMP 2025 masih digodok.

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru mengenai UMP yang menyesuaikan kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, menyusul uji materi dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan keputusan baru terkait aturan bagi karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Ketentuan baru ini tertuang dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023

MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bagaimana aturan cuti karyawan?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun memastikan akan menerbitkan ketentuan penetapan upah minimum paling lambat 7 November 2024 sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut ini ulasan lengkap mengenai daftar 21 poin penting putusan mk soal uji materi uu cipta kerja yang bisa disimak.

MK menyatakan istilah 'dapat' dalam pasal terkait waktu kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, termasuk memperketat aturan PHK.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, salah satunya aturan enam hari kerja satu hari libur dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

MK memutuskan untuk mengabulkan 21 gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, yang antara lain mengatur tenaga kerja asing, PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK, hingga uang pesangon.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan buruh terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur TKA, PKWT, waktu kerja, hingga upah