Berita MK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

MK menyatakan istilah 'dapat' dalam pasal terkait waktu kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, termasuk memperketat aturan PHK.

MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, salah satunya aturan enam hari kerja satu hari libur dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

MK memutuskan untuk mengabulkan 21 gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, yang antara lain mengatur tenaga kerja asing, PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK, hingga uang pesangon.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan buruh terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur TKA, PKWT, waktu kerja, hingga upah

MK memutuskan batas waktu maksimal untuk PKWT adalah lima tahun, termasuk pada perpanjangan, guna menyeimbangkan posisi antara pekerja dan pengusaha.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan setiap pemberi kerja wajib mengutamakan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing (TKA) di semua level pekerjaan.

"Karena itu, frasa 'indeks tertentu' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo.

Kuasa hukum para pemohon judicial review Undang-Undang 31/1999 jo Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Mahkamah Konstitusi (MK),

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan jumlah peserta demonstrasi tersebut lebih dari 1.000 buruh dari 60 federasi serikat pekerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana. MK menilai tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP

Maqdir mengatakan faktor kerugian negara sebagai tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi tak selalu benar. Oleh sebab itu sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada UU Tipikor