Romahurmuziy Pastikan PPP Bakal Ikut Ajukan Hak Angket Pemilu di DPR
Buat ringkasan dengan AI
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau disapa Rommy mengatakan partainya akan ikut mendukung bergulirnya hak angket tentang kecurangan pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat. Wacana hak angket sebelumnya digulirkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga didukung PPP di pemilihan presiden atau pilpres 2024.
Pernyataan Rommy ini sekaligus menepis adanya anggapan mengenai potensi PPP tak ikut mendukung hak angket di DPR. Sebelumnya Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur mengatakan wacana hak angket tidak signifikan.
Selain Zarkasih sebelumnya Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno juga mengatakan akan lebih baik bagi PPP untuk turut mendukung pemerintahan yang terpilih dari pemilu. Meski begitu Sandiaga tidak secara spesifik berkomentar soal kemungkinan bergulirnya hak angket di DPR.
“Pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur, maupun pernyataan Pak Sandi selaku Bappilu adalah pendapat-pendapat yang bekrembang di dalam PPP tapi bukan merupakan sikap resmi PPP,” kata Rommy saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (27/2).
Lebih jauh Rommy mengatakan instruksi Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, berbeda dengan pernyataan Zarkasih dan Sandi. Ia memastikan hingga kini PPP masih berjalan bersama koalisi Ganjar-Mahfud untuk menggulirkan hak angket.
“Berdasar rapat-rapat yang diselenggarakan bersama koalisi 03, terakhir Sabtu lalu, kami tetap bersama-sama untuk mengusulkan hak angket,” ucap Rommy.
Ia menjelaskan pengusulan hak angket ini bakal disampaikan di DPR saat masa sidang yang dimulai Selasa (5/3). Saat ini, DPR tengah memasuki masa reses dari 7 Februari hingga 4 Maret 2024.
Sebelumnya Zarkasih Nur mengatakan tidak perlu ada hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket, menurutnya, harus disikapi dengan cerdas dan teliti. Menteri Negara Koperasi dan UKM era Gus Dur ini juga menjelaskan sudah ada jalur sendiri bila ingin melaporkan kecurangan Pemilu.
“Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (23/2)
Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga mendukung permohonan Ganjar itu. Meski demikian, tujuan dari hak angket bukanlah untuk memakzulkan Presiden Joko WIdodo.
“Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Todung dalam keterangannya, Senin (26/2).
Usulan menggunakan hak angket pertama kali digulirkan Ganjar pada Senin (19/2). Ia mendorong partai-partai di DPR menyelidiki adanya kecurangan yang ia sebut terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi selama pelaksanaan pemilu.
Meski begitu hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PDIP menanggapi wacana hak angket yang digulirkan oleh Ganjar. Sedangkan koalisi partai pendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung hak angket bila jadi digulirkan oleh PDIP.
