Pecah Kongsi PPP, Dorongan Jadi Oposisi hingga Gulirkan Hak Angket

Ade Rosman
29 Februari 2024, 16:16
PPP
ANTARA FOTO/Siswowidodo/YU
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno berbicara di depan kader PPP saat Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2024 di Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu (16/7/2023).
Button AI Summarize

Para elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum satu suara menanggapi dinamika politik yang berkembang setelah pemilu 2024. Di tengah menanti perhitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum bergulir wacana untuk mengajukan hak angket dari kubu pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang didukung PPP. 

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan partainya solid mendukung Ganjar. Termasuk bila harus menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusut dugaan kecurangan di pemilu 2024. 

"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat memasuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," kata Rommy dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/2).

Rommy mengatakan, hak angket diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Selain itu Rommy mengatakan terdapat dorongan dari internal partai untuk berada di barisan oposisi pemerintah periode 2024-2029. 

Rommy mengatakan partainya sudah terbiasa menjadi oposisi dalam pemerintahan. Selama masa orde baru, PPP selalu menjadi kelompok di luar pemerintah dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah. 

Namun, pernyataan Rommy berbeda dengan yang disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno. Meski mengakui pernyataannya bukan sikap resmi partai dan hanya pernyataan pribadi, Sandiaga mengatakan akan lebih baik bagi PPP untuk terus bekerja untuk rakyat melanjutkan pembangunan. 

Rommy mengatakan pernyataan Sandiaga tidak bisa dijadikan acuan resmi. Ia menegaskan belum ada keputusan PPP di tingkat partai terkait hal tersebut.

"Karena dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada, bahkan dari daerah," kata Rommy.

Ia pun mengatakan PPP saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengawal proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawalan dilakukan mulai dari pleno-pleno penghitungan suara berjenjang yang beberapa masih berlangsung di tingkat kecamatan sampai tuntas di tingkat nasional 20 Maret nanti.

Halaman:
Reporter: Ade Rosman
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...