7 Poin Dissenting Opinion MK Soal Pilpres 2024, Dipuji Cetak Sejarah

Ira Guslina Sufa
23 April 2024, 10:31
MK
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Button AI Summarize

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4). Sidang yang berlangsung lebih dari enam jam itu membawa babak baru dalam penyelenggaraan pilpres 2024. 

Putusan yang terdiri dari 1.108 halaman itu memberi lampu hijau kepada pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Dalam putusan itu MK menolak seluruh gugatan yang diajukan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

PHPU pilpres diputuskan oleh MK berdasarkan dua gugatan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk Anies-Muhaimin, dan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk Ganjar-Mahfud. Dalam gugatan, kedua pasangan tersebut meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, yang menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Selama sidang, kedua pasangan calon yang mengajukan permohonan hadir untuk mendengarkan secara langsung, sementara Prabowo dan Gibran tidak hadir. Sidang dihadiri oleh delapan hakim MK dan dipimpin oleh hakim Suhartoyo. 

Putusan MK mendapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari tiga hakim, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Ketiga hakim sepakat menyatakan perlu ada pemilihan suara ulang di beberapa daerah sesuai dengan temuan dalam sidang. 

“Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah,” kata Saldi Isra membacakan dissenting opinion

Dissenting Opinion yang dinyatakan oleh tiga hakim tersebut mendapat sambutan dari publik. Calon wakil presiden pendamping Ganjar, Mahfud MD yang juga merupakan mantan ketua MK menyebut pendapat berbeda itu sebagai sejarah selama proses PHPU Pilpres di MK. Sedangkan kuasa hukum Anies - Muhaimin yang juga mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyebut pendapat itu sebagai hal luar biasa. 

“Hari ini ada tiga Hakim Konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka Hakim Konstitusi ini sedang menulis sejarah peradaban demokrasi di Indonesia,” kata Bambang usai sidang pengucapan putusan PHPU Pilpres. 

Bambang menilai dissenting opinion yang disampaikan mendukung beberapa dalil dalam permohonan yang mereka ajukan. Salah satunya dari Hakim Saldi Isra yang menyatakan perlu adanya pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang dianggap telah terjadi ketidaknetralan aparat dan politisasi bansos.

Apa saja poin yang disampaikan oleh tiga hakim MK dalam dissenting opinion? 

Politisasi Bansos

Saldi berpendapat, dalil Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang mengenai politisasi bantuan sosial (bansos) dan mobilisasi aparat, aparatur negara, atau penyelenggara negara. Hal itu kata dia, didapati setelah mencermati keterangan para pihak, fakta yang terungkap di persidangan, dan alat bukti.

Ia menyebut terdapat kemungkinan adanya kamuflase yang dilakukan oleh Presiden antara kepentingan negara dengan kepentingan pribadi. Namun menurut dia tidak ada aturan yang baku untuk memberikan penilaian. Meski begitu Saldi mengatakan sebagai hakim ia tidak bisa menutup mata tentang adanya pembagian bansos yang intens digelar menjelang pemilu.

Selain itu juga adanya keterlibatan menteri aktif dalam proses kampanye. Ia menyorot tidak dilibatkannya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembagian bansos. Padahal menurut dia dalam pemberian bansos seharusnya menteri tidak memberikan pesan khusus. 

 “Terdapat kampanye terselubung dalam kegiatan pembagian bansos,” ujar Saldi. 

 

Empat menteri bersaksi di sidang sengketa Pilpres
Empat menteri bersaksi di sidang sengketa Pilpres (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)


Netralitas ASN dan Kepala Daerah

Dalam dissenting opinion yang dibacakan Saldi menyorot perlu adanya pemilihan ulang berkaitan dengan adanya keterlibatan ASN dan penyelenggara negara. Meski mengakui bahwa dugaan keterlibatan ASN sudah diproses oleh Bawaslu namun dia melihat upaya itu belum maksimal. 

“Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan persyaratan dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu,” ujar Saldi. 

Ia berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Menurut Saldi semua itu bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. 

“Dengan demikian, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum,” ujar Saldi  

Halaman:
Reporter: Ade Rosman, Amelia Yesidora

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...