PPDS Bakal Gaet Rumah Sakit Swasta Tak Hanya Milik Pemerintah

Pemerintah resmi meluncurkan Proyek Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit hari ini. Pada tahap pertama, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan enam rumah sakit pemerintah.

Namun, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan mengajak peran rumah sakit swasta. .“Pengembangan tersebut akan melibatkan rumah sakit swasta. Artinya, tempat pendidikan pada program hospital based tidak hanya dibatasi pada rumah sakit pemerintah,” kata Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI drg. Arianti Anaya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/5).

Saat ini ada enam rumah sakit yang sudah menjadi rekanan tahun ini bakal menambah program studi baru untuk PPDS. Selain itu, terdapat 13 rumah sakit swasta yang menjadi rekanan PPDS, yakni:

1. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta (spesialis toraks dan kardiovaskular)
2. RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta (spesialis obstetri dan ginekologi)
3. RS Kanker Dharmais, Jakarta(spesialis onkologi dan anestesi)
4. RS Pusat Otak Nasional, Jakarta (spesialis bedah saraf)
5. RS Ortopedi Soeharso, Solo (spesialis rehabilitasi medik)
6. RS Fatmawati, Jakarta (spesialis ilmu penyakit dalam dan anestesi)
7. RSUD Margono, Purwokerto (spesialis ilmu penyakit dalam)
8. RSUD Moewardi, Solo (spesialis urologi)
9. RSPAD Gatot Subroto, Jakarta (spesialis ortopedi dan traumatologi)
10. RS Marzuki Mahdi, Bogor (spesialis psikiatri)
11. RS Islam Muhammadiyah Cempaka Putih, Jakarta (spesialis ortopedi dan traumatologi)
12. RSIA Bunda Menteng, Jakarta (spesialis obgyn dan spesialis anak)
13. Jakarta Eye Centre (spesialis mata)

Adapun enam rumah sakit pemerintah yang sudah terdaftar dalam PPDS kini menerima 38 orang calon dokter spesialis baru. Rumah sakit tersebut antara lain:

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya bilang peserta calon dokter spesialis diutamakan berasal dari dari Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan atau DTPK, yakni luar Pulau Jawa. Harapannya setelah lulus mereka dapat mengabdi di daerah terpencil yang masih kekurangan dokter spesialis. Prioritas kedua adalah Pegawai Negeri Sipil atau PNS dalam DTPK.

“Kalau PNS di daerah Jawa, dia tidak bisa mengabdi kembali ke Pulau Jawa tingkat rasio dokter spesialisnya sudah terlalu tinggi. Ketiga, prioritas juga untuk non-PNS, terutama dari DTPK,” ujar Arianti.

Kementerian Kesehatan kini telah menyiapkan sistem informasi seleksi dan rekrutmen dan tahap pra registrasi akan dibuka Mei ini. Informasi akan diumumkan dalam portal SATUSEHAT SDMK.