Berita Dokter Spesialis Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah resmi meluncurkan Proyek Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit hari ini. Pada tahap pertama, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan enam rumah sakit pemerintah.

Pemerintah membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit, Senin (6/5). Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan kurikulum baru ini bakal mengutamakan dokter di daerah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan para dokter yang tengah belajar bakal mendapat berbagai kemudahan: uang kuliah gratis, menjadi tenaga kontrak, dan diangkat menjadi PNS.

Jokowi mengatakan dari kunjungannya ke daerah, keberadaan dokter spesialis dibutuhkan dalam jumlah besar.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengeluhkan sedikitnya jumlah dokter spesialis di Indonesia.

Menkes mengatakan putra-putri daerah bakal menjadi prioritas peserta program dokter spesialis berbasis rumah sakit.

Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bakal mengadakan pendidikan berbasis Rumah Sakit untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis.

Presiden Jokowi kembali menyoroti ketersediaan dokter spesialis di dalam negeri yang masih minim. Menurut Jokowi, terbatasnya jumlah dokter spesialis menjadi salah satu penyebab negara. Apa alasannya?

Jokowi mengatakan rasio dokter Indonesia hanya berada di posisi 147 dunia. Ia meminta Kemenkes segera menyiapkan strategi mengatasi hal tersebut.

Hasil skrining Kemenkes menemukan banyak mahasiswa calon dokter spesialis mengalami gejala depresi.

Kemenkes menyiapkan program untuk memfasilitasi dokter WNI lulusan luar negeri. Di mana saja penempatannya?

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan untuk melarang perundungan calon dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. Peraturan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 1215-2023.

Menkes menyiapkan sanksi skors hingga pemberhentian terhadap pelaku bullying calon dokter spesialis.

UU Kesehatan juga mengatur hak calon dokter spesialis selama pendidikan. Apa saja hak mereka?

Revisi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menuai pro dan kontra. Draft RUU Kesehatan sudah di tangan pemerintah untuk menggali masukan publik. Apa saja pasal yang jadi sorotan?