Gibran Targetkan Realisasi Makan Siang Gratis di 100 Hari Kerja

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menargetkan realisasi program makan siang gratis dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka. Program makan siang gratis akan difokuskan pada kawasan 3T, yakni tertinggal, terdepan dan terluar.

"Yang jelas sering kami lontarkan terus makan siang gratis," kata Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Senin (6/5).

Gibran mengatakan secara keseluruhan program percepatan 100 hari pertama kepemimpinan akan segera dipaparkan. "Sebenarnya kemarin ada di visi misi kami itu, termasuk makan siang gratis. Namun, nanti kami fokuskan di beberapa tempat dulu," katanya.

Rencananya, setelah pelantikan Prabowo Subianto akan langsung bekerja. "Kami langsung kerja, kerja, kerja, dan mengeksekusi," kata dia.

Skenario Bappenas: Daerah Terpencil Prioritas untuk Program Makan Siang Gratis 

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Katadata, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat skenario wilayah prioritas yang menjadi sasaran program makan siang gratis yang dicanangkan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Bappenas membuat skenario daerah pelosok dengan tingkat kemiskinan dan stunting tinggi menjadi prioritas penerima bantuan makan siang dan susu gratis. 

Kawasan tersebut berada di Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku. Sepuluh provinsi tersebut mencakup 193 kabupaten/kota.

Uraian tersebut tercantum dalam Dokumen bertajuk 'Membangun Fondasi Transformasi 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Paparan bahan ini dibahas dalam rapat kabinet pada Senin, 26 Februari 2024.

Beberapa kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok tersebut diantaranya adalah Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sibolga, Kota Palembang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Jayapura.

Bappenas mencatat kebutuhan keseluruhan anggaran untuk program bantuan gizi di hanya 10 provinsi tersebut sebesar Rp 41,5 triliun per tahun. Besaran tersebut terdiri dari biaya makan siang gratis senilai Rp 12,8 triliun, susu gratis Rp 4,3 triliun, bantuan gizi untuk balita Rp 22,1 triliun dan bantuan gizi untuk ibu hamil sejumlah Rp 2,4 triliun. Kalkulasi tersebut merupakan perhitungan sementara pada Februari 2024.

Adapun, Bappenas menghitung bila program makan siang gratis itu berjalan pada 2025 secara nasional, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 185,2 triliun.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Katadata.co.id, perkiraan kebutuhan dana tersebut untuk beberapa kategori sasaran. Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis membutuhkan dana Rp 100,8 triliun per tahun dengan rincian dana makan siang gratis sebesar Rp Rp 75,6 triliun dan pemberian susu gratis Rp 25,2 triliun.

Proyek makan siang dan susu gratis ini dengan asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak.

Selanjutnya, Bappenas mengasumsikan 57,98 juta anak usia sekolah yang akan menerima paket makan siang dan susu gratis. Angka tersebut dengan asumsi memenuhi kebutuhan anak sekolah dengan jumlah hari efektif sekolah selama 255 hari per tahun.

Kedua, kebutuhan pendanaan untuk bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil yang juga masuk dalam sasaran program makan siang dan susu gratis. Perkiraannya biaya bantuan gizi untuk balita Rp 75,2 trilun per tahun. Hitungan ini mengacu pada kalkulasi biaya kepada 30,2 juta balita yang mendapat bantuan Rp 20 ribu per hari. Bantuan gizi itu akan disalurkan secara berkelanjutan selama setahun penuh atau 365 hari.

Ketiga, estimasi alokasi dana untuk bantuan gizi untuk ibu hamil sebesar Rp 9,2 triliun per tahun, yang termasuk dalam bagian program makan siang gratis. Bappenas mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghitung 4,8 juta ibu hamil. Para ibu hamil akan mendapat jatah bantuan gizi senilai Rp 20 ribu per hari selama masa kehamilan sepanjang 280 hari kehamilan.