Airlangga Targetkan Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk APBN 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengupayakan agar program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka makan siang dan susu gratis dapat masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan sejauh ini belum ada langkah lanjutan untuk menghadirkan kementerian atau badan baru sebagai institusi khusus yang akan menaungi program makan siang dan susu gratis.
"Nanti yang penting dibahas di APBN dulu," kata Airlangga di Kolase Kanisius, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/5).
Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menargetkan realisasi program makan siang gratis dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka. Program makan siang gratis akan difokuskan pada kawasan 3T, yakni tertinggal, terdepan dan terluar.
"Yang jelas sering kami lontarkan terus makan siang gratis," kata Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Senin (6/5).
Gibran mengatakan secara keseluruhan program percepatan 100 hari pertama kepemimpinan akan segera dipaparkan. Semua program prioritas menurut Gibran sudah masuk dalam visi dan misi termasuk di dalamnya program makan siang gratis.
“Namun, nanti kami fokuskan di beberapa tempat dulu," ujar Gibran.
Rencananya, setelah pelantikan Prabowo Subianto akan langsung bekerja. Adapun Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 185,2 triliun pada 2025. Angka ini muncul dalam pembahasan di rapat kabinet dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin (26/2).
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Katadata.co.id, perkiraan kebutuhan dana tersebut untuk beberapa kategori sasaran. Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis membutuhkan dana Rp 100,8 triliun per tahun dengan rincian dana makan siang gratis sebesar Rp Rp 75,6 triliun dan pemberian susu gratis Rp 25,2 triliun.
Proyek makan siang dan susu gratis ini dengan asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak. Selanjutnya, Bappenas mengasumsikan 57,98 juta anak usia sekolah yang akan menerima paket makan siang dan susu gratis nantinya. Angka tersebut dengan asumsi memenuhi kebutuhan anak sekolah dengan jumlah hari efektif sekolah selama 255 hari per tahun.
Kebutuhan selanjutnya berkaitan dengan pendanaan untuk bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil yang juga masuk dalam sasaran program makan siang dan susu gratis. Perkiraannya biaya bantuan gizi untuk balita Rp 75,2 triliun per tahun.
Hitungan ini mengacu pada kalkulasi biaya kepada 30,2 juta balita yang mendapat bantuan Rp 20 ribu per hari. Bantuan gizi itu akan disalurkan secara berkelanjutan selama setahun penuh atau 365 hari.
Selanjutnya, estimasi alokasi dana untuk bantuan gizi untuk ibu hamil sebesar Rp 9,2 triliun per tahun, yang termasuk dalam bagian program makan siang gratis. Bappenas mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghitung 4,8 juta ibu hamil. Para ibu hamil akan mendapat jatah bantuan gizi senilai Rp 20 ribu per hari selama masa kehamilan sepanjang 280 hari kehamilan.
Airlangga Sebut Prabowo Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan sosok presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjadi pimpinan dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KMI). Meski demikian, Airlangga mengatakan mekanisme pengambilan keputusan terkait kebijakan strategis yang melibatkan pimpinan partai politik KIM akan disepakati secara bersama.
"Pimpinan dilakukan secara bersama, kolektif, dan kolegial dan pimpinannya adalah Pak Presiden terpilih," kata Airlangga di Kolase Kanisius, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/5).
KIM merupakan koalisi partai yang mendukung pasangan Prabowo - Gibran di pilpres 2024. KIM beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Koalisi tersebut juga berisi sejumlah partai non parlemen seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengaku bahwa Golkar telah menjalin komunikasi dengan Prabowo terkait kader partai beringin yang diusulkan untuk mengisi kursi menteri pada pemerintahan baru. Kendati demikan, dia enggan merincikan sosok kader partai yang diajukan. "Tunggu tanggal mainnya. Semua kader Golkar potensial," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan pembahasan alokasi jabatan untuk partai politik dan relawan pendukung Prabowo-Gibran dimulai setelah putusan akhir majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 22 April. "Perumusan kabinet belum, kami masih tunggu putusan MK tanggal 22 (April). Belum waktunya ngomong itu," kata Budi Arie di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (17/4).
Dia mengatakan, para elit parpol dan relawan sepakat untuk menyerahkan keputusan alokasi jatah menteri kepada presiden terpilih. "Urusan kabinet Pemerintahan Probowo-Gibran itu hak prerogratif presiden terplih," ujar Budi Arie.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons positif terkait dorongan sejumlah pihak yang meminta dirinya mengajukan usulan nama-nama calon menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa penentuan komposisi menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. "Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (3/5).
Jokowi pun bersedia untuk memberikan beragam saran kepada Prabowo-Gibran terkait penyusunan menteri kabinet pemerintahan baru periode 2024-2019. "Kalau minta saran nggak apa-apa, tapi kalau tidak dimintai saran lalu ikut nimbrung, itu gak boleh," ujar Jokowi.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan perumusan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan memperhitungkan nasihat Jokowi. Saran-saran Jokowi juga ditujunkan untuk memastikan masa transisi dari Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan mulus.
"Tentu para ketua umum partai politik berdiskusi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan meminta masukan Presiden Jokowi juga. Pak Jokowi tidak cawe-cawe, meski beliau tentu berkenan jika diminta masukan," kata Drajad lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat (3/5).
