Prabowo Bentuk Tim Asistensi Kabinet, Didominasi Kader Gerindra
Presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto menepis pembentukan tim transisi menjelang masa pemerintahannya. Prabowo menjelaskan mereka membentuk tim asistensi dan sinkronisasi menjelang pelantikannya pada Oktober 2024.
“Tidak ada tim transisi, yang ada tim asistensi dan ada juga kami bentuk tim sinkronisasi,” ujar Prabowo pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6).
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sudah bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat (31/5) lalu. Tim ini diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad dan wakilnya Ahmad Muzani dan beranggotakan Thomas M. Djiwandono, Budi Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.
Prabowo juga tidak menjelaskan mengapa tim ini didominasi oleh kader Gerindra. Sufmi menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Muzani adalah Sekretaris Jenderal Gerindra. Begitu juga dengan Bendahara Umum gerindra Thomas M. Djiwandono, Wakil Ketua DPP Gerindra Budi Djiwandono, dan Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan DPP Gerindra.
“Teknis, teknis,” kata Prabowo singkat saat ditanya kenapa tim ini didominasi orang-orang partainya.
Wakil Ketua Tim ini, Ahmad Muzani, menyatakan pertemuan ini bertujuan agar program yang dijanjikan selama kampanye berjalan mulus. Mereka tidak hanya akan bertemu dengan Menkeu, tapi juga dengan menteri lainnya.
"Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi ini berjalan baik. Karena beliau ingin pada pemerintahan mendatang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi," kata Muzani usai pertemuan di Kantor Kemenkeu, dikutip Kamis (6/6).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan siap mengawal proses transisi secara ekonomi, seusai arahan Presiden Jokowi. Ia juga mengatakan bakal mengawal proses penyusunan APBN pemerintah baru.
“Kami di Kemenkeu, saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini sudah diketahui Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, Beliau menyampaikan baik dan untuk terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, dikutip Kamis (6/6).
