KABINET: Berita Kabinet Jokowi Terkini - Kabar Kabinet Hari ini

Saham-saham bank besar, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri Tbk terpantau rontok pagi ini di tengah anjlok IHSG.

Investor asing mencatatkan transaksi jual bersih mencapai Rp 526,17 miliar di tengah pengumuman reshuffle kabinet, kemarin (8/9).

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, mengganti pejabat kunci seperti Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi, serta menunjuk menteri baru untuk Haji dan Umrah.

Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dan mengumumkan pelantikan enam menteri baru di Istana Merdeka, Jakarta.

Kabar perombakan kabinet atau reshuffle kembali menguat, setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberi amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.

Batik Air menindaklanjuti insiden ancaman bom oleh penumpang ID-6272 dengan penurunan dan pemeriksaan menyeluruh, menegaskan prioritas pada keselamatan penerbangan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinaikkan pangkat oleh Panglima TNI dari mayor menjadi letnan kolonel, efektif mulai 25 Februari 2025 berdasarkan aturan yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto, melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, tanggapi isu reshuffle kabinet pasca lebaran, menyatakan siap evaluasi menteri tak seirama.

Wacana reshuffle kabinet muncul setelah Prabowo Subianto mengendus ketidakseiraman dalam timnya di 100 hari pertama pemerintahan, menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Sejumlah pakar politik berpendapat sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih belum menunjukkan kinerja optimal dalam 100 hari kerja masa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka

Presiden Prabowo Subianto mendesak penghematan besar dalam APBN 2025, menginstruksikan seluruh menteri dan kepala daerah untuk membatasi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Pemerintahan Prabowo menaikkan target penerimaan dan belanja negara pada 2025, meningkatkan PPN menjadi 12%, dan mempertimbangkan penerapan tax amnesty jilid III untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara menuai pro kontrak. Karena kebijakan ini berfokus pada reformasi sistem pajak dan manajemen penerimaan negara.

Di tengah spekulasi tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara, Kemenkeu masih bertugas sebagai pengelola utama pendapatan negara, dengan belum ada diskusi konkret dalam Kabinet Merah Putih.

Kajian LPEM FEB UI mengungkapkan penambahan anggota kabinet pemerintahan Prabowo dapat meningkatkan biaya APBN 2025 hingga Rp 79,1 triliun, yaitu sekitar 7,9% dari total APBN terencana.