Tren Koalisi Prabowo di Pilpres Berlanjut ke Pilkada, Apa Motifnya?
Buat ringkasan dengan AI
Agenda Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk melanjutkan aliansi kerja sama ke dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 kian menguat. Ini ditandai dengan langkah partai parlemen anggota KIM yang ramai-ramai mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak pada pemilihan gubernur (pilgub) November mendatang.
Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) kompak memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil agar dapat menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Ini adalah periode kedua untuk mereka setelah sebelumnya menjabat gubernur dan wakil gubernur.
Strategi meneruskan koalisi pilpres ke pilkada dilihat sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan dari pusat ke daerah. Meski begitu, komitmen koalisi KIM di pilkada dirasa hanya mungkin terjadi di ranah pilgub dan tak sampai merembes ke pemilihan kepala daerah kabupaten/kota.
Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno mengatakan partainya memprioritaskan untuk beraliansi dengan partai politik atau parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub 2024.
"KIM memang sudah berkomitmen untuk saling menjalin koalisi di Pilgub. Kami upayakan Pilgub karena kalau bicara Pilkada kabupaten/kota itu relatif lebih berwarna dibandingkan dengan Pilgub," kata Eddy saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (6/6).
Eddy menyampaikan bahwa aliansi politik antar KIM di Pilgub cenderung sulit apabila mengakomodir seluruh kepentingan dari empat partai besar, yakni Demokrat, PAN, Golkar dan Gerindra. Menurut dia, komitmen koalisi Pilgub sesama parpol anggota KIM cenderung lebih mudah terbentuk jika hanya melibatkan 2 partai.
"Tidak mungkin untuk mengakomodir seluruh 4 partai di dalam KIM, kan posisinya hanya dua, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pilgub A bisa PAN-Gerindra, Pilgub B PAN-Golkar, Pilgub C Gerindra-Demokrat," ujarnya. "Tapi variasinya itu biasanya berfokus pada partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju."
Hanya Sampai Tahap Pilgub
Kongsi koalisi pendukung Prabowo di pilpres juga terlihat di Pilgub Sumatera Utara. PAN mengaku telah menyetujui kontrak koalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Wali Kota Medan, Bobby Nasution, pada Pilgub Sumatera Utara tahun ini.
Saat ini Bobby merupakan kader Gerindra setelah menerima kartu tanda anggota yang di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumatera Utara pada 20 Mei lalu. PAN juga sepakat untuk mendukung calon gubernur yang diusung oleh Gerindra di Pilgub Jawa Barat dan Jawa Tengah nantinya.
Di sisi lain, kontrak koalisi antara PAN-Gerindra juga menyepakati Gerindra untuk memberikan dukungan kepada calon gubernur dari kader PAN untuk Pilgub Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan dan Maluku. KIM merupakan kumpulan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
KIM beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Koalisi tersebut juga berisi sejumlah partai non parlemen seperti Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Eddy menguraikan langkah untuk meneruskan koalisi sampai tingkat pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota cenderung menemui tantangan. Menurut Eddy, inisiatif untuk melanjutkan kerja sama politik antar KIM di tingkat lokal dapat mengganggu upaya aliansi politik sebelumnya.
Terlebih pada situasi saat salah satu partai politik anggota KIM ingin mencalonkan kembali pejabat petahana yang pada periode sebelumnya telah berkoalisi dengan partai politik di luar kubu Prabowo-Gibran.
"Bisa saja sebelum 5 tahun yang lalu, PAN sudah bermitra dengan NasDem, atau PAN dengan PKS. Lalu mau meneruskan ke periode kedua, kami tidak bisa kemudian menghentikan pasangan calon yang sudah bermitra selama 5 tahun," ujar Eddy.
Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin beranggapan bahwa upaya untuk melanjutkan kerja sama KIM di Pilgub juga akan meluas ke sejumlah daerah strategis seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dia juga melihat kolaborasi politik antar parpol anggota KIM juga merambah daerah Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara.
"Wilayah strategis itu adalah daerah yang punya banyak pemilih dan kepala daerahnya harus selaras dan sejalan dengan presidennya. Karena kalau nanti berbeda, kebijakan presiden akan susah berlaku di daerah itu," kata Ujang saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (6/6).
Ujang melanjutkan, rencana KIM untuk meneruskan kerja sama di pemilihan kepala daerah tingkat provinsi adalah refleksi ketika Jakarta masih dipimpin oleh Anies Baswedan. Menurut Ujang, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu cenderung kurang diterapkan secara optimal di Ibu Kota Negara tersebut.
"Saya melihat ini rencana taktis yang serius, karena kepentingan pembangunan nasional harus selaras dengan pembangunan di daerah. Jadi kalau kepala daerahnya bukan dari KIM atau bukan dari kubunya Prabowo-Gibran, akan sulit menjalankan kebijakan dari pusat," ujar Ujang.
Bekal Kerja Sama Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran
KIM punya pengalaman kolaborasi saat menggerakkan Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres lalu. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan rencana untuk melanjutkan kolaborasi KIM ke Pilkada dapat mempermudah koordinasi kebijakan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Kendati demikian, Herzaky mengakui bahwa komposisi koalisi partai politik di tingkat lokal akan lebih terbuka, dinamis dan cair. Ini karena tiap-tiap partai politik merasa punya kader yang dianggap punya elektabilitas untuk diusung menjadi pimpinan atau wakil kepada daerah.
"Bisa jadi di antara kami pun bisa saling bersaing karena punya jago masing-masing di tiap daerah. Jadi kami tidak mematok itu, namun opsi berkoalisi dengan KIM adalah pilihan pertama," kata Herzaky saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (13/5).
Herzaky belum bisa memastikan berkoalisi dengan KIM di pilkada dapat mengerek suara bagi calon kepala daerah yang berasal dari kader Demokrat. Meski begitu, ujar Herzaky, menjalin kolaborasi politik dengan KIM di Pilkada punya nilai positif lewat bekal pengalaman menggerakkan TKN dan TKD Prabowo-Gibran saat Pilpres lalu.
"Pilkada itu tergantung ketokohan. Jadi bahwa dengan KIM bisa meningkatkan elektoral, ya enggak juga karena kami belum melihat sampai sejauh itu. Tapi kami lebih melihat kepada kesamaan visi dan misi saat bekerja sama di TKN dan TKD," ujar Herzaky.
