Kejar Standar Ekspor, Jokowi Minta Lanjutkan Riset Kratom
Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan melanjutkan riset terkait tanaman kratom. Salah satu pembahasan riset ini menyangkut jumlah konsumsi kratom yang aman.
Hal ini merupakan salah satu hasil rapat terbatas yang dipimpin Jokowi soal kratom. “Saya sampaikan Pak Presiden ke BRIN Agustus ini sudah selesai, riset sudah berjalan,” kata Kepala Staf Presiden Moeldoko kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6).
Selain meminta ketiga lembaga tersebut tuntaskan riset, Jokowi juga meminta Kementerian Perdagangan mengatur tata niaga kratom. Hal ini mencakup standarisasi produk kratom supaya tidak mengandung bakteri e-coli, salmonella, hingga logam berat.
Moeldoko bilang, ekspor kratom lokal kerap ditolak karena mengandung tiga hal tersebut. “Kemendag akan menentukan eksportir terbatas sehingga semua akan bisa ekspor dan terjaga dengan baik kualitasnya,” katanya.
Setelah riset selesai dan standarisasi ditetapkan, Moeldoko menilai tidak perlu ada legalisasi dalam bentuk Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Hingga saat ini, Moeldoko menjelaskan Kementerian Kesehatan tidak memasukkan kratom sebagai narkotika.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada periode Januari-Mei 2023, negara utama tujuan ekspor kratom Indonesia adalah Amerika Serikat dengan nilai US$ 4,86 juta dan proporsi mencakup 66,3% dari total ekspor.
Tujuan ekspor lainnya, yakni Jerman dengan US$ 0,61 juta, disusul India sebesar US$ 0,44 juta, dan Republik Ceko dengan US$ 0,39 juta.
Pemerintah memanda kratom penting karena ada 18 ribu keluarga yang menanam tumbuhan ini. Moeldoko bahkan mendapat keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat.
Adapun menteri yang ikut rapat hari ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Kemudian ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Wakil Menteri Perdagangan Suahasil Nazara.
