PBNU Minta Maaf 5 Nadhliyin Bertemu Presiden Israel: Tak Ada Mandat

Amelia Yesidora
16 Juli 2024, 16:15
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut tak pernah memberikan tugas aktivis Nadhliyin berkunjung ke Israel.
Noor Muhammad Rizki/TVNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut tak pernah memberikan tugas aktivis Nadhliyin berkunjung ke Israel.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, meminta maaf kepada publik atas pertemuan lima orang Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ia menegaskan NU tidak memberi tugas pertemuan tersebut dan mereka tidak berkoordinasi dengan PBNU.

“Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana,” kata Yahya di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (16/7).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya menyatakan paham dan sangat memaklumi kekecewaan masyarakat. Ia pun memandang langkah lima Nahdliyin ini tidak patut di tengah berkecamuknya serangan Israel kepada rakyat Palestina.

Lebih lanjut, Gus Yahya bilang lembaga yang menaungi lima orang Nahdliyin ini tidak mengetahui keberangkatan mereka ke Israel. Lima orang ini berasal dari badan NU yang berbeda di berbagai daerah dan tidak pernah mendapat mandat berkunjung ke Israel.

“Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga,” katanya.

Lima orang Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel yakni:

  • Sukron Makmun (Wakil Ketua PWNU Banten)
  • Zainul Maarif (dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia),
  • Munawir Aziz (Sekum PP Pagar Nusa)
  • Nurul Bahrul Ulum (Wakil Koordinator Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan PP Fatayat NU)
  • Izza Annafisah Dania (Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PP Fatayat NU).

    Gus Yahya menjelaskan setiap kegiatan engagement atau hubungan kerjasama lembaga NU baik di domestik hingga nasional harus melalui PBNU. Bila tidak melalui prosedur tersebut, maka organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab. Apalagi dalam masalah Israel-Palestina.

“Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa, tidak. Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada,” kata Gus Yahya.

Yahya mengatakan sikap NU tegas membantu Palestina. "Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina,” kata Gus Yahya.

Reporter: Amelia Yesidora
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...