Cak Imin Beri Lampu Hijau, Pansus Haji Rapat Perdana Minggu Depan

Amelia Yesidora
22 Juli 2024, 13:09
haji, pansus haji, cak imin
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.
Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (1/7/2024).
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Rapat perdana Panitia Khusus atau Pansus Angket Haji 2024 yang dijadwalkan pada Rabu (17/7) batal karena alasan teknis. Kini, anggota Pansus Haji menargetkan rapat perdana dilaksanakan minggu depan.

Lampu hijau juga telah diberikan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Politisi PKB yang akrab disapa Cak Imin ini bilang pihaknya sudah memberi izin untuk rapat perdana.

 “Pada dasarnya, izin untuk rapat sudah saya tandatangani. Pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman masih banyak di daerah karena reses,” ujarnya dalam rekaman suara usai Car Free Day, Jakarta, Minggu (21/7).

 Wakil Ketua DPR ini juga menjelaskan tidak ikut serta lagi dalam pansus ini. Untuk menentukan ketua pansus, ia sudah menyerahkan sepenuhnya pada anggota pansus. 

 Anggota Pansus Haji dari PKB, Luluk Nur Hamidah menjelaskan rencana rapat perdana batal karena banyak anggota berada di luar Jakarta. Sementara itu, ia ingin rapat perdana diikuti seluruh anggota.

 “Akhirnya kami kompromi, kami harapkan minggu depan sebenarnya ini rapat perdana. Setidaknya, bisa memilih pimpinan pansus,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah punya beberapa nama untuk dijagokan sebagai ketua pansus haji. Usai memilih pimpinan, barulah pansus bisa bergerak.

 Pansus haji bakal fokus pada dugaan penyalahgunaan visa dan pengalihan 8.400 kuota haji reguler menjadi haji khusus. Menurut Luluk, hal ini melanggar Undang-Undang kesepakatan Panja, dan juga Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji.

“Selebihnya nanti dikembangkan saja. Misalnya soal transportasi darat dan udara, kasus delay Garuda misalnya,” kata Luluk.

Kementerian Agama sudah merespon kritik Luluk Nur Hamidah terkait kurangnya kuota haji jamaah lansia. Menurut Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, Abdul Rochman, pihaknya sudah mengalokasikan kuota khusus untuk jamaah lansia namun tidak semua membayar lunas. 

 “Dalam dua tahun terakhir penyelenggaraan ibadah haji, ada 5% kuota prioritas lansia. Meski sayangnya, itu juga tidak terserap semua,” kata Adung, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (19/7).   

 Kuota normal jamaah haji tahun ini mencapai 203.320 jemaah. Dengan kuota 5% itu, Kemenag mengalokasikan 10.166 prioritas lansia yang memenuhi kriteria. Meski demikian yang melakukan pelunasan hingga akhir hanya 4.500 jemaah atau sekitar 44% dari total.  

 “Sebanyak 5.666 kuota prioritas lansia yang tersisa, pada akhirnya diisi oleh jemaah yang telah melunasi biaya haji namun dengan status cadangan," katanya.

Reporter: Amelia Yesidora

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...