Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memproyeksikan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tahun depan naik 19,39 juta atau 22,8% secara tahunan.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengumumkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun depan mencapai Rp 107,34 juta per orang.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan potensi jemaah dari sejumlah provinsi di sekitar IKN dinilai mencukup sebagai syarat untuk menjadikan Bandara IKN sebagai embarkasi haji.
Kuasa hukum Gus Yaqut mempertanyakan proses penyidikan KPK dalam kasus korupsi kuota haji 2024, menyoroti minimnya pemeriksaan terhadap saksi kunci dari Pansus DPR.
Kuasa hukum Gus Yaqut membantah kliennya menerima aliran dana dalam dugaan korupsi Kuota Haji 2024 yang diduga rugikan negara Rp 622 miliar, meski KPK telah menyusun dakwaan.
BPKH memastikan keamanan Dana Haji setelah laporan keuangannya kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, menandai prestasi kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Biaya Haji 2027 diperkirakan naik akibat faktor eksternal seperti kebijakan baru Arab Saudi, fluktuasi nilai tukar dolar AS, dan harga minyak mentah global. Bagaimana langkah pemerintah?
Pemerintah menyusun strategi mitigasi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 menyusul perubahan standar layanan dari Arab Saudi, dengan arahan Presiden agar tidak membebani jemaah.
Biaya Haji 2027 berpotensi naik signifikan setelah Arab Saudi menghapus layanan ekonomis Kelas D, membuat mayoritas jamaah beralih ke Kelas C yang lebih mahal.
Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah mencari terobosan untuk memperpendek masa tunggu keberangkatan haji meski pemerintah telah menurunkan antrean menjadi maksimal 26 tahun
Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Arab Saudi mengakui Malaysia namun tidak memasukkan Indonesia dalam daftar negara dengan haji terbaik 2026, bertolak belakang dengan data kepuasan jemaah Indonesia yang sangat tinggi.
KPK mengusut kasus korupsi haji dengan menyasar sektor swasta, terkait manipulasi kuota haji khusus dan gratifikasi kepada pejabat Kemenag, serta berpotensi menjangkau anggota DPR.