Berita Haji Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Simak informasi lengkap mengenai pelunasan biaya haji 2026, mulai dari syarat, jadwal, hingga tata cara pembayaran yang wajib dipenuhi calon jamaah haji.

Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang mesti dibayar jamaah sebesar Rp 54.193.807 juta per orang.

Untuk menjawab pertanyaan terkait pendaftaran petugas haji 2026 kapan dibuka, ini informasi dari Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan membentuk kantor perwakilan di setiap provinsi termasuk di kabupaten dan kota di Indonesia.

Bisnis emas serta layanan haji dan umrah menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis BSI pada paruh pertama tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah.

Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji.

KPK mengungkapkan sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag 2023-2024.

Presiden Prabowo Subianto melantik Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri atau Wamen Haji dan Umrah di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (8/9). Berikut profilnya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjadi Menteri Haji dan Umrah. Berikut profilnya.

Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi diharapkan siap pada 2028, seiring rencana pembelian tanah yang akan ditetapkan dalam undang-undang perubahan kepemilikan tanah di Mekkah mulai 2026.

Kemenkeu sedang memproses anggaran untuk dua badan dan satu kementerian baru, dengan koordinasi Kementerian Sekretariat Negara untuk detail struktur anggaran.

Pemerintah tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Kementerian Haji dan Umrah.

DPR RI mengesahkan revisi UU tentang penyelenggaraan haji dan umrah yang mengubah BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, mempersiapkan pemerintah untuk mengeluarkan perpres terkait.

Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah akan disahkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa.