Hasil Mukernas PKB Dorong Pilpres dan Pileg 2029 Dilaksanakan Terpisah

Ringkasan
- Presiden Prabowo menerbitkan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang mengatur batasan usia anak dalam penggunaan media sosial. Aturan ini bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak.
- Terdapat tiga klasifikasi akun anak berdasarkan usia: di bawah 13 tahun, 13-16 tahun, dan 16-18 tahun, dengan anak di bawah 18 tahun wajib mendapat persetujuan dan pengawasan orang tua. Anak usia 13-16 tahun dimungkinkan menggunakan medsos secara mandiri pada platform berisiko rendah.
- Aturan ini juga mewajibkan edukasi digital dari platform, melarang profiling anak untuk tujuan komersial, dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Pemerintah menyediakan masa transisi dua tahun dan membuka ruang partisipasi publik untuk penyusunan peraturan lebih lanjut.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2029 dilaksanakan secara terpisah. Hal itu tercantum dalam hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang salah satu poinnya mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu.
"PKB mendorong supaya pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (24/7).
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menuturkan revisi diperlukan agar nantinya pelaksanaan Pilpres maupun Pileg menjadi lebih fokus. Anggota Komisi III DPR itu menilai jika Pilpres dan Pileg dilaksanakan bersamaan, pemilih cenderung kurang tertarik dengan pemilihan anggota dewan.
"Bahkan kami sendiri itu lebih banyak kampanye pilpres daripada kampanye kita (caleg) sendiri," kata dia.
Ia beranggapan, nantinya jika Pilpres dan Pileg 2029 digelar terpisah akan dirasa lebih efektif. Adapun, hasil Mukernas PKB lainnya meminta pemerintah membuat skenario yang dapat mencegah PHK besar-besaran.
Selain itu, hasil dari Mukernas juga merokemendasikan pemerintah serius menangani judi online dan pinjaman online. Kemudian, pemerintah juga diminta mewaspadai Indonesia yang dijadikan pasar narkoba internasional.