Komisi VII DPR Serahkan Urusan Reshuffle Menteri ESDM pada Jokowi
Komisi VII DPR RI menanggapi isu pergantian atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang disebut akan menyasar pergantian sosok yang mengisi pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
“Kita tidak bisa menilai, Presiden yang memutuskan silakan. Sejauh itu memang dalam rangka meningkatkan kinerja dan capaian kedepan. Mudah-mudahan bukan karena persoalan politik,” kata Sugeng saat ditemui di Kementerian ESDM pada Selasa (30/7).
Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Sugeng keluar dari gedung Kementerian ESDM pada pukul 16.25 WIB. Sugeng mengatakan kedatangannya kali ini ke Kementerian ESDM juga untuk mencari tahu perihal kabar reshuffle yang beredar.
“Tapi sudah dibantah oleh Istana. Saya kesini tidak ketemu Pak Menteri, tapi Pak Sekretaris Jenderal dan saya benar-benar tidak tahu,” ujarnya.
Selang beberapa menit, Arifin Tasrif keluar dari gedung Kementerian dan menanggapi isu reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang melibatkan dirinya. “Ya tunggu saja,” kata Arifin.
Kabar pergantian kabinet mencuat setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan sinyal dirinya akan berpindah kementerian. Hal itu ia ditunjukkan saat menggelar konferensi pers realisasi investasi semester pertama kemarin, Senin (29/7).
“Ya kalau kabar itu benar, kenapa?” ujar Arifin.
Saat ditanya kedua kalinya Arifin hanya memberi sedikit tanggapan. “Insyallah, pokoknya kalian sehat sehat saja,” ucapnya.
Seperti yang disebut Sugeng sebelumnya, Istana Kepresidenan membantah kabar bahwa Presiden Joko Widodo kabar reshuffle kabinet. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi belum mengagendakan rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.
"Tidak betul, sampai saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet," kata Ari lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (30/7).
Hal serupa juga dikatakan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia mengaku belum mengetahui informasi ihwal agenda reshuffle kabinet.
