Kerja Sama KIM Plus Meluas di Pilkada, PDIP Ditinggal Anies Dijegal

Dua pekan menjelang pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus mendatang, tarik ulur di antara pimpinan partai politik menguat. Partai-partai pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mendapat angin segar dengan potensi merapatnya partai pesaing di pilpres dalam barisan pendukung pemerintah. 

Di sejumlah daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasional Demokrat (NasDem) merapat mendukung calon kepala daerah yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Di Jawa Timur partai-partai bersepakat mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Begitu pula di Pilkada Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara, PKS awalnya mengarahkan dukungan untuk mantan Gubernur Edy Rahmayadi. Adapun KIM yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Gelora dan Prima mendukung mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution. PKS pada akhirnya ikut di barisan KIM mengikuti PKB yang lebih dulu memberikan dukungan untuk Bobby. 

“PKS sudah resmi mendukung Bobby- Surya untuk di Sumut,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara Tifatul Sembiring kepada Katadata.co.id, Minggu (11/8). 

Melunaknya sikap pada partai pesaing mereka di pilpres tercermin dari pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Syaikhu mengaku dirinya telah menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Pemilu 2024, sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Menurut Syaikhu hal itu terjadi berdasarkan pengalaman hubungan politik yang terbangun sejak lama. 

"Tentu saja kita memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto sudah terjalin sejak Pemilu Presiden 2019 dan Pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014," kata Syaikhu saat mengumumkan hasil musyawarah majelis syuro ke-11 PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8). 

Syaikhu mengatakan musyawarah majelis syuro ke-11 PKS ini memutuskan untuk melanjutkan komunikasi dengan pimpinan partai politik dalam menyongsong pilkada di berbagai wilayah. Dia menilai hal itu sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Sama halnya dengan PKS, PKB yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 juga menunjukkan sikap untuk merapat ke koalisi pendukung Prabowo. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengatakan PKB siap bersinergi dengan Prabowo.

Meski begitu ia tidak secara spesifik mengatakan PKB siap bergabung dengan KIM. Menurut Jazilul konsentrasi PKB adalah membangun kerja sama dengan Gerindra dan Prabowo dimulai dari momen politik, seperti Pilkada 2024.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai tak hanya PKB dan PKS, NasDem juga berpeluang bergabung dengan KIM terutama di Pilkada Jakarta sehingga menjadi KIM Plus. Jika ketiga partai itu bergabung dengan KIM, maka kondisi politik di Pilkada Jakarta hanya akan menyisakan PDI Perjuangan. 

Menurut Ujang, keberadaan KIM Plus di Jakarta juga bertujuan untuk menggagalkan kesempatan bagi Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilkada Jakarta. Sejauh ini Anies sudah didukung oleh PKS dan PKB meski antara keduanya tidak terdapat kerja sama politik. 

Potensi terbentuknya KIM Plus di Pilkada Jakarta sebelumnya telah diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024.

PKS Tinggalkan Anies 

Pada saat bersamaan PKS menyatakan kini tak lagi mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan duet Anies Baswedan - Shohibul Iman (AMAN) yang sebelumnya diusung partai sudah kadaluarsa.

Menurut Khalid, SK untuk mengusung AMAN berlaku dari Juni hingga 4 Agustus 2024. Bila hingga batas waktu Anies tak kunjung mendapatkan cukup perahu untuk maju di Pilkada maka dukungan PKS otomatis berakhir. 

Di Pilkada Jakarta, PKS hanya memiliki 18 kursi dan perlu mendapatkan 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calon. Di sisi lain PKB meski memiliki 10 kursi di DPRD namun tak terikat kerja sama dengan Anies. Adapun untuk bisa maju di Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur harus mengantongi setidaknya 22 kursi DPRD. 

“Sejak masa tenggat habis 4 agustus, sampai detik ini pun belum ada SK rekomendasi dari partai lain untuk Mas Anies. Jadi PKS memilih untuk menyiapkan rencana opsi kedua,” ujar Khalid kepada Katadata.co.id. 

Menurut Khalid dalam konteks politik menjelang pilkada, harus ada kamajuan dalam komunikasi politik. Ia menyebut tidak boleh ada deadlock karena proses dan tahapan terus bergulir. Karena itu PKS menurut dia mengambil langkah strategis lain untuk menghadapi Pilkada dengan menjalin komunikasi politik dengan semua parpol termasuk KIM. 

Ia mengatakan dalam membangun komunikasi politik, PKS tetap mengutamakan posisi tawar partai dengan mengusulkan agar kader internal. “ Dalam kerangka ini, PKS akan membangun komunikasi dengan semua pihak,” ujar Khalid. 

Dengan skenario yang ada, maka peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta hanya tinggal di tangan PKB yang memiliki 10 kuris di DPRD Jakarta dan PDIP yang mengantongi 15 kursi. 

PDIP Ditinggal KIM

Bila PKS yang mendukung Anies merapat ke KIM, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru ditinggal. Sejauh ini belum ada pembicaraan terbuka antara partai-partai di KIM untuk mengajak PDIP bergabung. 

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan sampai hari partainya belum memiliki sikap resmi di Pilkada Jakarta. PDIP menurut dia terus mencermati arah dukungan partai-partai untuk Anies Baswedan yang juga masuk dalam radar partai berlambang banteng.

PDIP pun menyiapkan opsi lain selain mendukung Anies. “Kami mencoba mensimulasikan mendukung calon sendiri dengan menggandeng partai politik lain yang bersedia bekerja sama,” ujar Chico. 

Di sisi lain ia mengatakan sejauh ini tidak ada arahan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilkada Jakarta. Mega menurut dia memberi kebebasan kepada partai untuk membangun komunikasi dengan partai politik yang memiliki visi yang sama dengan PDIP. Hal ini menurut Chico tidak hanya berlaku di Jakarta tetapi juga untuk menghadapi pilkada di berbagai wilayah Tanah Air. 

Sejauh ini ia mengatakan PDIP terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun di Pilkada termasuk dengan KIM. “Yang kami lihat kami tidak serta merta sembrono dalam menentukan pilihan terhadap paslon,” ujar  Chico. 

Sementara itu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan peluang partainya untuk mengusung Anies di Pilkada masih terbuka. Ia bahkan menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah memiliki banyak kesamaan dengan PDIP.

"Ya darahnya sudah merah," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (9/8). Meski begitu Hasto juga menyanjung nama Ridwan Kamil yang kini diusung KIM di Pilkada Jakarta. Di lain sisi, Hasto menilai yang terpenting dari itu semua adalah kontestasi pilkada bisa berjalan sehat.

Strategi Hadapi Pemilu 2029 

Di tengah tarik ulur strategi partai menghadapi Pilkada, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan sebenarnya ada skenario besar yang tengah disiapkan untuk menghadapi pemilu 2029. Ia menyebut Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih berkepentingan untuk mengamankan pemerintahan yang akan berjalan. 

Menurut Adib salah satu cara yang perlu ditempuh Prabowo adalah memborong dukungan dari kepala daerah terpilih dengan mengunci lewat dukungan dari KIM. Menurut Adib, di antara partai pendukung Golkar merupakan partai yang paling memiliki daya tawar di pilkada. 

“Prabowo akan terancam kalau tidak bisa memang di Pilkada, maka wajar dan lazim Gerindra ngotot betul atas nama KIM agar semua KIM tetap solid di Pilkada karena koalisi ini akan dibawa di 2029,” ujar Adib. 

Di sisi lain, Adib menilai KIM sengaja menjadikan PDIP sebagai musuh bersama untuk menghambat kebangkitan partai banteng di Pemilu 2029. Selain itu ia juga menilai ada upaya Gerindra untuk memperluas pengaruh di KIM untuk memastikan dominasi Prabowo tidak kalah dari wakilnya Gibran Rakabuming Raka. 

“Saya yakin Prabowo juga khawatir dengan Gibran nantinya dan itu wajar dan lumrah karena di politik tidak ada teman abadi yang ada kepentingan abadi,” ujar Adib. 

Selain itu ia menilai merapatnya PKS ke Prabowo akan semakin memudahkan langkah KIM untuk menghambat laju PDIP di Pilkada. Dengan bergabung ke koalisi Prabowo, PKS menurut dia punya daya tawar untuk masuk dalam kabinet. 

Di sisi lain ia menyayangkan posisi PIDP yang sulit untuk mengusung calon lantaran tidak memiliki cukup perahu di sejumlah Pilkada. Hal itu menurut dia tidak berdampak baik untuk demokrasi lantaran akan membuat calon yang maju menjadi sangat terbatas. 

“Akhirnya calon yang diusung tidak membawa representasi dari rakyat tapi representasi elit partai dan ini adalah kemunduran demokrasi,” ujar Adib.