Malaysia Ajak WNI Berobat Murah, Kemenkes Janji Benahi Kualitas Rumah Sakit
Jagad sosial media dihebohkan dengan promosi untuk berobat ke Malaysia. Ajakan tersebut tertulis dalam poster resmi di pagar Kedutaan Besar Malaysia, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Dalam poster, tertulis ajakan bertuliskan "Mau berobar? Ke Malaysia aja! Lebih dekat, lebih terjangkau". Kementerian Kesehatan juga merespons poster tersebut.
Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan promosi yang dilakukan Kedubes Malaysia sah dan tak melanggar ketentuan. Ia lalu menjelaskan contoh promosi yang bisa dinilai melanggar.
"Jika menyangkut detail harga itu tidak boleh, sudah diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia," kata Syahril kepada Katadata.co.id, Kamis (10/10).
Menurutnya, pilihan berobat adalah hak seluruh masyarakat, tak terkecuali mereka yang memiliki kocek tebal. Beberapa negara yang kerap menjadi opsi untuk mencari pengobatan adalah Malaysia, Singapura, hingga Australia.
"Apalagi ada yang namanya health tourism, berobat dengan ke tempat wisata menjadi satu paket," katanya.
Meski demikian, Kemenkes juga menyiapkan strategi pembenahan agar kelas menengah lebih tertarik berobat di dalam negeri. Salah satu caranya adalah memperbaiki kualitas rumah sakit agar setara dengan luar negeri.
"Jika SDM bagus, alat bagus, harga bagus, layanan memuaskan maka masyarakat tak akan bergeser ke luar negeri," kata Syahril.
Pemerintah juga telah membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, sebagai KEK pertama yang berbasis kesehatan di Indonesia. Syahril mengatakan dalam KEK tersebut, nantinya ada rumah sakit yang mumpuni.
"Diharapkan ada helath tourism, agar orang Malaysia, Singapura ke Bali. Berobat sekalian wisata," kata mantan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso itu.
Namun, Syahril juga mengakui adanya obat yang lebih murah di negara tetangga RI, Malaysia. Meski tak menyebut nominal, ia mencontohkan obat kanker, hipertensi, dan diabetes di jiran Indonesia itu relatif murah.
"Makanya regulasi disiapkan untuk obat, apakah biaya produksinya tinggi?, apakah bahan-bahannya impor, atau (untuk) pajaknya," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti ketersediaan dokter spesialis di dalam negeri yang masih minim. Menurut Jokowi, jumlah dokter spesialis yang terbatas menjadi salah satu penyebab negara kehilangan pendapatan negara.
"Ini bolak balik saya sampaikan, 1 juta lebih masyarakat kita berobat ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, Amerika. Dan kita kehilangan US$ 11,5 miliar, Itu kalau dirupiahkan Rp 180 triliun," kata Jokowi saat memberikan sambutan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada Kamis (25/4).
Jokowi juga mengeluhkan kondisi rasio dokter Indonesia yang saat ini berada di posisi 147 dunia dengan nilai 0,47. Dia prihatin dengan kondisi dokter di dalam negeri yang masih terbatas.
"Memang problem terbesar kita adalah dokter dan dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita," ujarnya.
