Moeldoko Minta Kartu Prakerja Tetap Jadi Prioritas dalam Pembangunan SDM

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Kartu Prakerja harus tetap menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, Prakerja terbukti mampu menghasilkan 18,9 juta masyarakat Indonesia yang bisa berkarya secara mandiri maupun bersama korporasi.

Hal ini disampaikan pada pertemuan dengan Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari bersama jajaran Manajemen Pelaksanan Program Kartu Prakerja (MPPKP) di Jakarta, Rabu (14/09). Sebagai Wakil Ketua Tim Cipta Kerja, Moeldoko juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan Prakerja.

Demi memperkuat itu, Moeldoko mengusulkan agar Program Kartu Prakerja dimasukkan ke dalam Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dia berharap, usaha ini dapat mendorong Prakerja bermanfaat lebih besar untuk masyarakat.

“Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Kartu Prakerja tetap menjadi prioritas pembangunan, mengingat manfaatnya yang nyata bagi masyarakat,” tambah Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko juga berterima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh MPPKP dalam mengembangkan program Kartu Prakerja. Sejauh ini, terbukti Prakerja terus berkomitmen untuk menjaga tata kelola, transparansi dan akuntabilitas program serta disiplin dalam anggaran.

Moeldoko mengimbuhkan, komitmen itu berbuah pengakuan hingga menjadi benchmark bagi beberapa negara. Lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, UNDP, dan Asian Development Bank mengakui praktik good governance dari Prakerja.

“Prakerja sudah menghasilkan 18,9 juta masyarakat Indonesia yang bisa berkarya secara mandiri maupun bersama-sama dengan berbagai korporasi. Kami berharap, Prakerja akan tetap berlanjut,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkapkan bahwa Program Kartu Prakerja selalu mendapat dukungan kebijakan yang signifikan dari Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana termasuk dari Kepala Staf Kepresidenan.

Salah satu bentuk dukungan itu adalah revisi Peraturan Presiden terkait transisi Prakerja dari skema semi bansos ke skema normal. Revisi kebijakan tersebut memungkinkan Program Kartu Prakerja untuk tetap adaptif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

“Setiap tahun, angkatan kerja terus bertambah setidaknya 2,5 juta dan PHK terus terjadi, sehingga saya pikir kita tidak punya waktu lagi kalau (Prakerja) harus berhenti,” kata Denni.

Sebagai program peningkatan keterampilan berskala besar, Prakerja tidak hanya berhasil membangun keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia, tetapi juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan program yang akuntabel dan berkelanjutan.

Denni juga memaparkan sejumlah pencapaian utama program, yang telah mendorong lebih dari 18,9 juta peserta di seluruh Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di dunia kerja.

Program ini berkontribusi kepada peningkatan perekonomian dan penghasilan terutama di kalangan anak muda dan perempuan. Bahkan, Prakerja juga memperluas akses terhadap pelatihan digital yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu pencapaian penting Prakerja bahwa program ini menjangkau dan meningkatkan kesejahteraan kelas menengah bawah atau aspiring middle class di Indonesia. Prakerja mendorong 5,1 persen kelas menengah dan 46,6 persen masyarakat yang menuju kelas menengah agar lebih mandiri.

Dari data evaluasi Prakerja per-Agustus 2024, Prakerja berhasil meningkatkan penghasilan peserta pelatihan hingga Rp122.500 per bulan dan mencapai ROI sebesar 15,5 persen. Prakerja juga meningkatkan status kebekerjaan dari pesertanya.

Sebanyak 26 persen dari yang sebelumnya menganggur saat mendaftar program, dapat memperoleh pekerjaan atau berwiraswasta setelah menyelesaikan program pelatihan dari Prakerja. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi.