Komisi XIII DPR Bakal Godok RUU Perampasan Aset, Belum Dibahas Baleg
Buat ringkasan dengan AI
Ketua Komisi XIII Bidang Reformasi Regulasi dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Willy Aditya mengatakan akan menentukan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut Willy pembahasan akan dilakukan bersama Menteri Hukum yang merupakan mitra komisi yang ia pimpin.
"Kami belum bahas itu di rapat pimpinan tadi. Akan tetapi, kami akan bahas itu dengan mitra," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Politikus Partai Nasdem itu mengatakan rapat-rapat akan mulai digelar Komisi XIII mulai pekan depan, termasuk membahas RUU Perampasan Aset. Adapun Badan Legislasi (Baleg) DPR, pada hari ini menggelar rapat perdana.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan perihal pembahasan RUU Perampasan Aset hingga kini belum masuk dalam pembahasan Baleg. Sedangkan untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan dilanjutkan pada November 2024.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya pernah menyebut bahwa RUU Perampasan Aset akan dibahas oleh DPR periode 2024-2029. Joko Widodo ketika menjabat sebagai Presiden pun sempat mendorong agar RUU tersebut segera dirampungkan.
Komisi XIII merupakan komisi baru yang ada di DPR periode 2024-2029. Ruang lingkupnya melingkupi bidang hukum, HAM, hubungan kelembagaan, serta kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan secara umum. Komisi XIII bermitra dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, LPSK, BNPT, BPIP, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, serta Kantor Staf Presiden.
