Jelang Pilkada Serentak, Prabowo Beri Arahan kepada Kepala Daerah dan Forkopimda
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan tertutup kepada para kepala daerah dalam pelaksanaan rapat koordinasi nasional (rakornas) penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024.
Rakornas itu dihadiri oleh 5.360 peserta. Di antaranya jajaran forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopimda untuk tingkat provinsi sebanyak 496 orang, 38 gubernur dan 98 walikota.
Seusai arahan presiden, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan presiden memberikan perhatian khusus terkait banyaknya laporan potensi negara yang hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan efektif.
Bima menyatakan Prabowo meminta kepala daerah dan forkopimda untuk menghemat pengeluaran pemerintah dan menekankan penggunaan anggaran untuk pelayanan publik.
"Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," kata Bima.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku buwono X, mengatakan bahwa presiden memberikan arahan serius soal upaya pemberantasan korupsi di pemerintah pusat maupun daerah.
"Bicara langkah-langkah perbaikan ke arah pembangunan dan berkurang kebocorannya," kata Sri Sultan.
Penyampaian arahan tertutup Presiden Prabowo kepada kepala daerah ini menjelang pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak yang akan berjalan pada 27 November nanti.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan pesan tertentu soal Pilkada.
"Tidak ada arahan sama sekali dari presiden soal pilkada. Materi presiden hari ini sama dengan arahan ketika rapat kabinet kemarin," kata Hasan lewat pesan singkat WhatsApp.
Pemborosan anggaran daerah sebelumnya disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, skema perencanaan penganggaran di mayoritas pemerintah daerah (pemda) masih belum terukur.
Kesimpulan ini berangkat dari hasil pengawasan BPKP terhadap penggunaan anggaran di lima sektor penting tahun 2023. Di antaranya ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, anggaran untuk mengatasi stunting, dan kemiskinan.
Dia menyebut masih banyak anggaran yang tidak digunakan secara efektif dan efisien. Rata-rata ketidakefektifan dan ketidakefisienan anggaran di seluruh Indonesia mencapai sekitar 53%.
Adapun jumlah total anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien mencapai lebih dari Rp 141 triliun. Yusuf Ateh menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam pelaksanaan rakornas penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis (7/11).
