Prabowo Diminta Lepas Utang Budi Politik, Kabinet Perlu Evaluasi Berkala
Buat ringkasan dengan AI
Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merangkul semua kelompok dan partai politik (parpol) sebagai bagian pendukung pemerintahan dinilai bisa medatangkan dampak positif sekaligus negatif.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, berharap Prabowo dapat menetapkan kriteria yang berimbang dalam menentukan evaluasi indikator keberhasilan kinerja menteri dan wakil menteri.
Dia mendorong agar Prabowo melepas perhitungan utang budi politik Pilpres kepada para pejabat yang minus kontribusi di pemerintahan. "Katakanlah evaluasi enam bulan, maka basis penilaiannya adalah kinerja. Kalau tidak tercapai harus ganti," ujar Yunarto saat menjadi pembicara diskusi bertajuk 'Seizing Economic Opportunities in the New Leadership Era' di Park Hyatt Jakarta pada Senin (18/11).
Yunarto mengatakan strategi merangkul semua itu dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik. Namun di sisi lain, hal tersebut berpotensi menjadi beban karena memberikan tempat kepada banyak kader parpol untuk duduk di jabatan strategis.
"Prabowo menerima semuanya demi stabilitas politik dan rekonsiliasi," kata Yunarto.
Menurutnya, kinerja kementerian atau lembaga berpotensi melambat karena Prabowo lebih memilih untuk memberikan wewenang tersebut kepada kader parpol.
Lebih jauh, politik merangkul semua juga berimbas pada penggelembungan biaya negara untuk gaji para pejabat baru. Prabowo kini dibantu oleh 109 menteri dan wakil menteri anggota Kabinet Merah-Putih di pemerintahan periode 2024-2029.
Secara rinci, Prabowo memiliki 53 menteri dan kepala lembaga. Komposisi menteri di Kabinet Merah-Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator, 41 kementerian teknis dan 5 kementerian/lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator.
Selain itu, Kabinet Merah-Putih juga diramaikan oleh 56 wakil menteri. Selain itu, Prabowo juga melantik 27 pejabat negara lainnya seperti kepala dan wakil kepada badan hingga penasihat khusus dan utusan khusus presiden.
Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) sebelumnya telah memperkirakan ada potensi pembengkakan anggaran negara hingga Rp 1,95 triliun dalam lima tahun ke depan.
Kondisi ini terjadi karena Prabowo menyiapkan ratusan posisi menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinetnya. Angka triliunan tersebut belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor atau gedung baru.
