Pernyataan Lengkap Mega Usai Kalah Pilkada di Kandang Banteng: Lawan Intimidasi

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Presiden RI ke-5 itu menyorot kekalahan calon yang diusung PDIP di sejumlah wilayah yang menjadi basis suara partai pada pemilu 2024. 

Merujuk hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis sejumlah lembaga, calon-calon yang diusung PDIP  seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara kalah dibanding calon lain. Padahal pada pemilu 2024, PDIP menjadi partai pemenang pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Di Pilkada Jawa Tengah, pasangan yang diusung PDIP Andika Perkasa - Hendrar Prihadi hanya memperoleh suara di kisaran 41%. Sementara lawannya Ahmad Luthfi - Taj Yasin Maimun mendapat suara di kisaran 59%. 

Di Jawa Timur pasangan Tri Rismaharini - Zahrul Azhar Azumnta mendapat suara di kisaran 33% kalah dari pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak yang meraih sekitar 57%. Adapun di Banten PDIP mendukung pasangan Airin Rachmi Diany yang berpasangan dengan Ade Sumardi kalah dari Andra Soni - Ahmad Dimyati Natakusumah. 

Selanjutnya di Pilkada Sumatera Utara, pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala kalah dari pasangan Bobby Nasution dan Surya. Kekalahan juga dialami PDIP di Sulawesi Utara yang biasanya dimenangkan oleh partai berlambang banteng itu. 

Menanggapi kekalahan ini, Megawati meminta pendukungnya dan masyarakat untuk waspada. Ia menginstruksikan perlawanan dalam koridor hukum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 atas potensi kecurangan. 

“Kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics (politik uang),” ujar Megawati dalam pidato yang diunggah channel youtube resmi partai seperti dikutip Kamis (28/11). 

Ia juga mengajak masyarakat mengawasi bila ada a ketidaknetralan dari penjabat kepala daerah dan segera mengumpulkan bukti serta melaporkan kecurangan yang ditemukan. Selain itu, ia  mengajak masyarakat mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik politik uang yang terjadi.

“Kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan,” ujar Megawati.

Megawati mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan secara terukur untuk menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Ia mengatakan penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral tidak boleh dibiarkan.

Berikut pidato lengkap Megawati yang berisi instruksi untuk melawan intimidasi di Pilkada 2024 

Saudara-saudara, seluruh rakyat indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini, seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan.

Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya.

Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan.

Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?

Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. 

Saudara-saudara sekalian,

Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya.

Di Jawa Tengah, misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan.

Saudara-saudara sekalian,

Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya ”kandang banteng”, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan.

Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani.

Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus: ”Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran.”

PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan.

Saudara-saudara sekalian,

Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidaknetralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan.

Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.