Badan Gizi Ajak Swasta Terlibat Program Makan Gratis, Utamakan Produsen Susu

Badan Gizi Nasional berencana mengajak pihak swasta dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Lembaga ini akan membuka pengumuman melalui website untuk membuka peluang bagi sektor swasta yang ingin menjadi mitra pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, mitra pelaksana program makan bergizi gratis dapat berkontribusi melalui konsep corporate social responsibility (CSR) maupun skema komersial atau bisnis. "Kami akan buka di web sebentar lagi. Ya siapapun yang mau jadi mitra bisa daftar di situ," kata Dadan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (2/12).

Dadan tidak menetapkan angka atau persentase untuk keterlibatan swasta dalam program makan bergizi gratis. Menurutnya, skala partisipasi sektor swasta nantinya bersifat dinamis berdasarkan kebutuhan yang muncul saat pelaksanaan di lapangan.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini menyebutkan bahwa salah satu produk yang menjadi prioritas keterlibatan sektor swasta dalam program ini adalah penyediaan susu. "Kalau mereka ikut juga, kami berterima kasih. Diringankan beban kita," kata Dadan.

Meski begitu, pemerintah bakal mengutamakan peran koperasi sebagai pemasok pangan dan untuk pemenuhan bahan pokok progam makan bergizi gratis. Jika koperasi mampu menyediakan sebagian besar kebutuhan, menurut dia, pemerintah bersedia memberikan peran lebih besar kepada lembaga ekonomi kolektif tersebut. "Kalau sebagian besar bisa diisi oleh koperasi, kenapa tidak?" ujar Dadan.

Program makan bergizi gratis akan mulai berjalan pada 2 Januari 2025 dengan target sasaran 19,47 juta orang hingga akhir tahun depan. Program ini bakal menyasar kepada anak-anak dan ibu hamil dengan total anggaran untuk program makan bergizi gratis sejumlah Rp 71 triliun. Makan bergizi gratis bakal mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Setidaknya dibutuhkan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun untuk program ini. Selain itu, diperlukan pula 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil senilai Rp 10 ribu per porsi. Prabowo menilai, penetapan dana itu dirasa cukup untuk menyediakan makan gratis layak di daerah.

Alokasi anggaran makan gratis ini turun dari rencana semula yang menetapkan asumsi biaya makan sebesar Rp 15 ribu per anak, plus biaya susu ultra-high temperature atau UHT Rp 5 ribu per anak.

"Pemerintah ingin Rp 15 ribu, tetapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10 ribu. Hitungan untuk di daerah-daerah itu cukup. Cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan, rata-rata keluarga yang berada pada kelompok desil bawah cenderung memiliki 3-4 anak. Dengan hitungan tersebut, Presiden menyebut tiap keluarga dapat menerima minimal Rp 30 ribu per hari. "Kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, alokasi anggaran Rp 10 ribu untuk makan gratis merupakan besaran yang proporsional karena warga juga menerima tunjangan sosial lainnya berupa bantuan sosial (bansos) dan program keluarga harapan atau PKH.

"Dengan bantuan-bantuan lainnya, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal," kata Prabowo.