Pejabat Korsel Diciduk Usai Darurat Militer: Kepala Kepolisian hingga Eks Menhan
Beberapa pejabat tinggi Korea Selatan ditangkap usai darurat militer yang gagal berlaku jelang akhir pekan lalu. Nama terbaru yang diciduk adalah kepala kepolisian Korsel, Cho Ji-ho.
Dikutip dari Yonhap pada Kamis (12/12), Cho ditangkap pada Rabu (11/12). Ia sebelumnya telah dicekal agar tidak melarikan diri ke luar negeri.
Cho menyusul mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun yang sudah ditangkap duluan. Kim, bahkan mencoba bunuh diri saat ditahan di Pusat Penahanan Seoul Dongbu terkait tuduhan pemberontakan akibat darurat militer.
Penegak hukum juga telah menjadikan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai tersangka. Namun Yoon, yang sempat meminta maaf, kini berubah sikap dan pasang badan atas keputusannya menetapkan darurat militer.
"Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan adil," kata Yoon dalam pidato pada Kamis (12/12).
Berikut pejabat yang ditangkap buntut darurat militer
Mantan Menhan
Mantan Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong-hyun ditangkap pada Rabu (11/12) dini hari atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer. Jaksa mencurigai ia sebagai pihak yang mengusulkan dekret darurat militer kepada Presiden Yoon.
Menurut hukum Korea Selatan, siapa pun yang terlibat dalam perencanaan pemberontakan dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara minimal lima tahun.
Namun, anggota parlemen oposisi Jung Chung-rai dari Partai Demokrat menduga Kim hanya menjadi korban. Padahal menurutnya, sorotan lebih besar seharusnya diberikan kepada Presiden Yoon.
Kim sendiri mencoba bunuh diri saat ditahan di Pusat Penahanan Seoul Dongbu terkait tuduhan tersebut. Meski demikian, Kementerian Kehakiman mengatakan saat ini Kim Yong-hyun dalam kondisi stabil.
Kepala Kepolisian Korsel dan Seoul
Penegak hukum juga menangkap Kepala Kepolisian Korsel, Cho Ji-ho dan Kepala Kepolisian Seoul, Kim Bong-sik. Keduanya ditangkap anak buahnya sendiri pada Rabu (11/12) tanpa surat perintah.
Cho dan Kim diciduk lantaran diduga memerintahkan petugas kepolisian untuk menutup Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Yoon menetapkan darurat militer.