Megawati Pidato Hampir 3 Jam di HUT PDIP, Kritik Kerja KPK hingga Gelar Bahlil

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP merayakan ulang tahun ke-52 pada hari ini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyalurkan sejumlah keluhannya dalam pidato selama 2 jam 40 menit. 

Megawati memulai pidatonya dengan ucapan terima kasih pada MPR dan Presiden Prabowo yang memulihkan nama Presiden Soekarno. Ia juga menyinggung berbagai kejadian politik selama setahun belakangan. Berikut poin-poin pidato Megawati dalam HUT PDIP 

Ucapkan Terima Kasih pada Prabowo dan MPR

Megawati berterima kasih pada MPR dan Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Pencabutan itu artinya TAP MPRS yang memuat pasal mengenai pengkhianatan Sukarno tak berlaku lagi. 

"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR RI, terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai Presiden RI Pertama," kata Megawati dalam pidatonya di Acara HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

MPR mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Surat pencabutan TAP MPRS itu diserahkan kepada keluarga Sukarno dan Menteri Hukum dan HAM pada Senin (9/9). 

Megawati mengatakan tidak pernah ada proses hukum untuk membuktikan kesalahan Soekarno. Ia juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

Sebut Slogan Indonesia Emas Tidak Jelas, Lebih Baik Indonesia Raya

Megawati mempertanyakan slogan Indonesia Emas yang menjadi visi kabinet Prabowo Subianto serta Indonesia Kerja yang dipakai Joko Widodo pada 2014–2024. Menurutnya, lebih baik menggunakan Indonesia Raya yang sudah hadir sejak sebelum kemerdekaan. 

“Banyak sekali yang lain seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas, dan lain-lain. Itu kan tidak jelas menurut saya loh,” kata Megawati dalam peringatan HUT PDIP yang ke-52 di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1). 

“Maunya saya Indonesia Raya, itu kan berkibarnya rasanya sampai ke sini,” ujarnya lagi.

Singgung KPK Tidak Ada Kerjaan karena Periksa Hasto

Megawati menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada pekerjaan lain hingga memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. 

"Belum lagi apa coba, KPK, masa gak ada kerjaan lain, hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek Pak Hasto wae. Padahal banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae (diam)," kata Megawati. 

Megawati juga menyinggung Mahkamah Konstitusi (MK), yang saat ini dianggapnya dijadikan sebagai mainan konstitusi. Ia lalu menyinggung lembaga yang dibentuk saat dirinya menjabat itu. 

"Saya cari gedungnya sendiri, Pak Jimly yang saya jadikan. Sekarang dijadikan mainan, itu kan konstitusi," kata dia.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka suap dalam perkara pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. 

"Tindak pidana korupsi dilakukan oleh saudara Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Selasa (24/12). 

Pertanyakan Kekalahan Ganjar-Mahfud di Pilpres

Megawati mengaku heran jagoannya bisa kalah, bahkan berada di posisi tiga. Ia lalu melontarkan sindiran atas kekalahan yang diterimanya dalam pesta politik tahun lalu. 

“Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya. Saya ingin juga belajar,” kata Megawati dalam peringatan HUT PDIP yang ke-52 di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jumat (10/1).  

Curhat Kader ‘Plintat-Plintut’ Diminta Mundur

Megawati mengaku capai dengan kader plintat-plintut. Ia mengatakan, jika tak cocok dengan PDIP dapat keluar saja dari keanggotaan partai banteng.

"Ibu itu minta seluruh yang mendengarkan omongan Ibu, kalau gak cocok sama PDIP keluar saja gitu gampang bukannya terus plintat-plintut. Aku tuh capek tau gak ngurusin orang plintat-plintut," kata Megawati.

Megawati lalu bertanya pada para kader yang hadir perihal partai politik baru peserta pemilu yang saat ini ada.

"Udah tegas aja cari partai lain orang ada berapa ya partai sekarang piro bukan yang KIM aja, kan ada yang nambah itu, piro? 18 iya baru? Oh yang baru aja yang masuk yang ikut Pemilu sekarang yang baru partai baru, piro? 8? Iyo lah mbok saiki nang ndi gitu loh. Maksud saya bukan menggurui bikin partai gak gampang loh," kata Megawati.

Pertanyakan Program Prabowo Ciptakan 3 Juta Rumah 

Megawati mempertanyakan teknis program Prabowo yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Beberapa hal yang menjadi pertanyaannya antara lain ketersediaan lahan hingga cicilan untuk program tersebut.

"Saya ingin tahu cara bangunnya bagaimana? Tanahnya tanah sopo (siapa)? Cicilannya piro (berapa)? Perekonomian kita bagaimana?" kata Megawati. 

Ia mengatakan, pertanyaan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI. "Jangan lupa, saya pernah Presiden," kata dia. 

Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebelumnya mengklaim sudah membangun 40 ribu rumah terhitung sejak masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober lalu.

Maruarar menjelaskan, pihaknya kini tengah berupaya untuk mendapatkan akses lahan sitaan korupsi yang berasal dari Kejaksaan Agung, lahan dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tak diperpanjang.

Singgung Penangguhan Gelar Doktor Bahlil

Megawati menyebut marak orang pura-pura paham padahal tidak. Ia tidak langsung menyebut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Bahlil Lahadalia, namun ia menyinggung penangguhan pemberian gelar Doktor pada Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Tradisi intelektual itu opo? Supaya jadi orang pintar. Jangan munggu mawon munggu mawon opo neh. Nah betul, planga-plongo. Padahal pura-pura ngerti, tapi gak ngerti. Loh banyak orang kayak begitu sekarang. Aku saja suka jadi gagap-gagap, iki pintar opo ora iki. Ngambil doktornya opo, iku sopo yang doktornya gajadi itu sopo yo?" Kata Megawati sembari bertanya pada para kader yang hadir.

Senada, para kader pun menjawab nama Bahlil Lahadalia. "Enggak, aku lupa bener. Bukannya saya mau ini," kata Megawati mendengar jawaban para kader.

Universitas Indonesia memutuskan untuk menangguhkan kelulusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dari Program Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

Klaim Tidak Bermusuhan dengan Prabowo

Megawati menepis kabar bahwa dirinya bermusuhan dengan Prabowo. Ia mengatakan, hanya memilih mengambil posisi berbeda saat sedang ramai di sisi Prabowo. Posisi ini ia ambil karena paham sudut pandang Prabowo selaku sama-sama ketua umum partai poliitk. 

“Media pikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa enggak? Enggak kok,” ujar Megawati.

“Prinsip aku nang kene, situ rame (aku di sini, di situ ramai). Yang rusuhi (membuat rusuh), kalau perlu enggak ketemu. Kalau aku perlu situ, kan enggak perlu ketemu. Aku bisa milih orang,” ujarnya.