Pemerintah Akan Audit Infrastruktur Bekasi Terkait Banjir
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah akan mengaudit infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat, terkait banjir yang tengah melanda.
"Kami diskusikan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk melakukan audit terhadap infrastruktur yang terkait," kata Pratikno di Jakarta, Rabu (5/3).
Audit infrastruktur itu bertujuan mengetahui pemanfaatan lahan apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
Kementerian juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan penanganan sampah. Pemerintah masih terus melakukan evakuasi masyarakat yang terkena dampak banjir di Kota Bekasi dan sekitarnya.
Selain itu, pemerintah menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terkena dampak banjir.
"Evakuasi ini penting untuk tanggap darurat dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, baik di pengungsian maupun di luar pengungsian," kata Pratikno.
Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah alias BPBD Kota Bekasi, terdapat tujuh kecamatan yang terkena dampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu.
Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum.
Kondisi lapangan per 4 Maret, yaitu air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terkena dampak mengalami listrik padam.
Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan mendata korban serta fasilitas umum yang terkena dampak.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
