Prabowo Perintahkan Bahlil Bangun Kilang Minyak, Kapasitas Jadi 1 Juta Barel

Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional berencana meningkatkan kapasitas pembangunan kilang pengolahan minyak mentah dari semula 500 ribu barel per hari (bph) menjadi 1 juta barel bph. Keputusan penambahan daya tampung itu merupakan hasil rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Satgas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (10/3), malam.

Kepala Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia mengatakan pengadaan instalasi pengolahan minyak berkapasitas 1 juta bph itu akan dibangun di beberapa lokasi di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. “Sehingga ini menjadi pemerataan. Lokasinya di 16 titik yang menjadi calon,” kata Bahlil dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Rencana tersebut berbeda dari konsep awal yang ingin mendirikan kilang pengolahan minyak berkapasitas 500 ribu bph di satu tempat tertentu. Bahlil menyampaikan ada dua perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dan Cina yang akan menjadi calon penyedia teknologi untuk kilang minyak tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu melanjutkan, telah meminta pihak perusahaan AS dan Cina untuk mempresentasikan teknologi yang akan digunakan dalam proyek ini pada Senin pekan depan. Bahlil juga menyampaikan belum dapat menghitung nilai investasi pembangunan kilang minyak tersebut.

Dia mengatakan nominal pendanaan untuk pembangunan kilang baru akan terlihat setelah presentasi teknologi oleh perusahaan AS dan Cina. “Nilainya mungkin setelah presentasi nanti di hari Senin, baru kami bisa memastikan angka pastinya,” ujarnya.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk membangun tangki penyimpanan minyak dengan kapasitas 1 juta bph di Pulau Nipah, Batam. Proyek ini bertujuan untuk mempertebal pasokan minyak baku domestik selama 30 hari.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menyampaikan proyek-proyek hilirisasi yang akan didanai oleh Danantara nantinya harus dalam kondisi yang sudah matang dan siap dijalankan. Baik dalam aspek perizinan, status lahan, mitigasi bencana dan lingkungan. Danantara akan mendanai proyek hilirisasi dengan mempertimbangkan potensi keuntungan, dampaknya terhadap pengurangan impor, dan kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja.

Wakil Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional itu menambahkan proses seleksi proyek hilirisasi yang akan didanai oleh Danantara masih berlangsung dan belum final. “Apabila komite kita sudah menyatakan ini layak investasi, maka kami harapkan segera langsung berjalan,” kata Rosan dalam kesempatan serupa.

Prabowo Menyetujui Proposal 21 proyek Hilirisasi Senilai Rp 659 T

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyetujui proposal ihwal daftar proyek hilirisasi tahap pertama 2025 yang diajukan oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Proyek tersebut memprioritaskan kegiatan hilirisasi terhadap 21 proyek di 26 sektor komoditas pertambangan senilai US$ 40 miliar atau setara Rp 659,2 triliun.

Kepala Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menyampaikan target keseluruhan proyek hilirisasi pada tahun ini menembus US$ 618 miliar. Bahlil menguraikan 21 proyek prioritas tahap awal antara lain tempat penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Batam.

Selain itu, proyek prioritas lainnya adalah pembangunan kilang minyak dan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di tiga lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Ia mengatakan proyek ini bertujuan untuk mengolah batu bara berkalori rendah untuk mengurangi impor liquefied petroleum gas (LPG).

Kemudian, proyek prioritas lainnya adalah proses penambahan nilai tambah terhadap komoditas tembaga, nikel, dan bauksit. Selain di sektor mineral, batu bara, minyak dan gas, kegiatan hilirisasi prioritas juga menyasar kepada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.