Poin Wawancara Prabowo dengan Pemred Media: Bantah Kembalikan Dwifungsi Militer

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tujuh Pemimpin Redaksi serta jurnalis senior di kediamannya, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (6/4).

Pertemuan ini dihadiri oleh Pemred detikcom Alfito Deannova Gintings, Pemred tvOne Lalu Mara Satriawangsa, Pemred IDN Times Uni Lubis, Founder Narasi Najwa Shihab, Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinasti, serta News Anchor TVRI Valerina Daniel sebagai moderator.

Prabowo mendapat beragam pertanyaan dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut. Berikut tema-tema yang dibahas dalam pertemuan tersebut:

Prabowo Bantah UU TNI Kembalikan Dwifungsi Tentara

Prabowo mendapatkan pertanyaan mengenai UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dianggap koalisi masyarakat sipil sebagai Langkah mengembalikan dwifungsi militer. Pengesahan UU TNI di DPR ini menuai penolakan masif di sejumlah daerah karena proses pembahasannya terburu-buru dan tak melibatkan publik.

Prabowo mengatakan, inti dari RUU TNI yakni hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. "Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Nonsense itu," kata dia.

Prabowo menilai saat ini pucuk pimpinan TNI serta tiga matra di bawahnya hanya dijabat dalam waktu singkat karena keterbatasan usia. "Waktu dia untuk kariernya, begitu mau dipakai, usia habis. Bagaimana bisa kita punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun?" Katanya.

Ingin Bertemu Tokoh 'Indonesia Gelap'

Prabowo menyatakan ingin berdialog tertutup dengan tokoh yang menyuarakan 'Indonesia Gelap', ia berniat menanyakan langsung apa yang dimaksud dengan 'Indonesia Gelap'.

"Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah, mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap," kata dia.

Ia pun mengatakan akan mengirimkan surat resmi kepada sejumlah aktivis, dia juga menyebut ingin berdiskusi dengan Refly Harun dan Rocky Gerung.

"Saya bikin hitam di atas putih, saya mau kirimlah ke Refly Harun, atau siapa, Rocky Gerung. Tell me what is wrong? Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that?" kata dia.

Bicara soal Dampak Tarif Trump

Prabowo mengakui tarif impor baru yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump akan berdampak besar pada sektor industri di Indonesia. Merespons kebijakan Trump, Prabowo menyatakan Indonesia akan mencari pasar baru selain AS.

"Ya masalah Trump ini, mungkin kita akan mengalami dampak yang yang berat mungkin. Terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment dan furniture ini berat, karena ini padat karya," kata dia.

Respons Teror Terhadap Tempo

Prabowo menilai teror terhadap Tempo berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus merupakan upaya mengadu domba. Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai peneror ingin menciptakan suasana yang tidak baik.

"Saya juga kaget masalah kepala babi dan apa itu juga saya kira, gaya-gaya apa, ya, taktik, teknik gitu-gitu, saya kira yang melakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik," kata Prabowo dalam pertemuan itu.

Redaksi Tempo sebelumnya menerima dua teror secara berurutan. Pertama, dikirimi kepala babi dan ditujukan untuk salah seorang jurnalis politik, beberapa hari setelahnya Tempo menerima teror dengan dikirimi bangkai tikus.

Komentar Hasan Nasbi kepada Tempo dianggap Teledor

Prabowo juga mengakui respons Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, terkait teror terhadap Tempo disebut tidak tepat. Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan bahwa kiriman kepala babi itu untuk dimasak saja.

Prabowo menyampaikan pernyataan Hasan Nasbi itu keliru. Ia juga memastikan bahwa Hasan Nasbi menyesali pernyataannya.

"Itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya, keliru itu, saya kira beliau menyesal," kata Prabowo.

Prabowo juga mengaku timnya banyak diisi oleh orang baru di pemerintahan. Sehingga, kurang berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Ia juga mengaku bahwa dalam 150 hari awal pemerintahannya, gaya komunikasi pemerintahannya buruk.

Prabowo Anggap Kewenangan Polri Tak Perlu Diperluas

Prabowo menilai kewenangan polisi tak perlu diperluas dalam Rancangan Undang-Undang Kepolisian. Pernyataan itu dilontarkannya menjawab pertanyaan dari Founder Narasi TV Najwa Shihab.

Najwa menyoroti maraknya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, sehingga menanyakan apakah Prabowo setuju dengan perluasan kewenangan polisi.

"Ya sudah lihat draftnya beredar, saya akan pelajari draft itu. Tapi, pada prinsipnya, polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melakukan tugasnya. Kalau dia sudah diberi wewenang yang cukup, ya kenapa harus ditambah?" kata Prabowo menjawab.

Prabowo menilai, saat ini kewenangan yang dimiliki polisi sudahlah cukup, sehingga tak perlu diperluas.

"Ya saya kira cukup, kenapa kita harus, ya kan, mencari-cari menurut saya?" Kata dia.

Adapun, RUU Polri ini mendapat penolakan dari publik lantaran dinilai memuat pasal-pasal bermasalah. Salah satu yang menjadi sorotan karena disebut memperluas kewenangan Polri.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa draf RUU Polri yang beredar bukanlah dokumen resmi.

"Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar, itu bukan DIM resmi. Itu kami tegaskan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).