Berita UU TNI Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan UU TNI sudah final dan berlaku, menanggapi permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dengan Presiden Prabowo sudah menandatangani.

Presiden Prabowo Subianto telah mensahkan UU TNI, yang menambahkan pos-pos sipil yang dapat dijabat oleh prajurit aktif dan perpanjangan usia pensiun prajurit.

Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani UU TNI yang disahkan DPR karena terdapat beban tugas yang banyak. Supratman menjamin tidak akan ada perubahan.

Pramono telah mengevaluasi kinerja aparat Pemprov. Ia juga menjamin petugas satpol pp yang melanggar prosedur akan diberi sanksi.

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tujuh Pemimpin Redaksi serta jurnalis senior di kediamannya, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (6/4).

Gerakan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tidakan represif aparat terhadap aksi masyarakat.

Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3) menimbulkan gelombang penolakan oleh masyarakat di sejumlah daerah karena dinilai dapat mengembalikan dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru

Aparat kepolisian memukul mundur massa aksi tolak perubahan UU TNI dan wacana Revisi UU Polri di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/3).

Fans dari grup JKT48, dikenal sebagai Wota, melancarkan protes terhadap pengesahan perubahan UU TNI di Gedung DPR, mendorong partisipasi aktif dalam aksi massa.

Protes besar di DPR Jakarta menolak pengesahan UU TNI, dengan penekanan pada kekhawatiran mengenai kembalinya dwifungsi TNI era Orde Baru; ribuan personel keamanan dikerahkan.

Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil akan demonstrasi penolakan UU TNI di DPR pada 27 Maret, polisi melibatkan 1.824 personil keamanan untuk menjaga ketertiban.

Puan Maharani mengimbau masyarakat untuk memahami isi revisi UU TNI yang baru disahkan, mengingat kontroversi dan demonstrasi yang terjadi di beberapa kota, termasuk Malang dan Surabaya.

Dalam revisi UU TNI, militer aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga tanpa harus mundur.

Revisi UU TNI resmi disahkan, menaikkan batas usia pensiun prajurit, namun berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban belanja negara jangka panjang.

Sejumlah lembaga pro demokrasi berencana mengajukan gugatan terhadap UU TNI ke MK yang sudah disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3).