Berita UU TNI Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Fans dari grup JKT48, dikenal sebagai Wota, melancarkan protes terhadap pengesahan perubahan UU TNI di Gedung DPR, mendorong partisipasi aktif dalam aksi massa.

Protes besar di DPR Jakarta menolak pengesahan UU TNI, dengan penekanan pada kekhawatiran mengenai kembalinya dwifungsi TNI era Orde Baru; ribuan personel keamanan dikerahkan.

Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil akan demonstrasi penolakan UU TNI di DPR pada 27 Maret, polisi melibatkan 1.824 personil keamanan untuk menjaga ketertiban.

Puan Maharani mengimbau masyarakat untuk memahami isi revisi UU TNI yang baru disahkan, mengingat kontroversi dan demonstrasi yang terjadi di beberapa kota, termasuk Malang dan Surabaya.

Dalam revisi UU TNI, militer aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga tanpa harus mundur.

Revisi UU TNI resmi disahkan, menaikkan batas usia pensiun prajurit, namun berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban belanja negara jangka panjang.

Sejumlah lembaga pro demokrasi berencana mengajukan gugatan terhadap UU TNI ke MK yang sudah disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3).

Pedemo yang sebagian berasal dari kalangan universitas menganggap UU TNI ini bermasalah.

Dewan Perwakilan rakyat (DPR) mengesahkan revisi undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI dalam forum rapat paripurna pada Kamis (20/3).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap DPR yang melanjutkan pembahasan UU TNI di tengah kritik yang terus muncul.

Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ke Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (19/3) menjelang pengesahan revisi UU TNI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang (UU) di Rapat Paripurna pada Kamis (20/3), besok.

Ketua Fraksi PDIP sekaligus Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto mengungkapkan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap revisi UU TNI yang belakangan menjadi perdebatan publik.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan RUU TNl harus tetap mengedepankan supremasi sipil. SBY juga buka suara.

Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan bersama beberapa organisasi lainnya menyampaikan petisi penolakan revisi UU TNI ke DPR.