Sekolah Rakyat Tak Masuk Program Utama 2026, PU Usulkan Tambahan Anggaran Rp68 T

Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan Sekolah Rakyat tidak menjadi program pembangunan utama pada tahun depan. Sebab, kebijakan tersebut merupakan arahan baru oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah, mengakui anggaran Sekolah Rakyat tidak masuk pagu indikatif tahun depan. Karena itu, anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut masuk dalam salah satu program dalam usulan anggaran tambahan tahun depan senilai Rp 68,88 triliun.

"Sekolah Rakyat adalah program baru atau belum dicatat saat persetujuan program tahun depan. Kalau jumlah Sekolah Rakyat yang mau dibangun ditambah, dananya akan bertambah lagi," kata Essy di Gedung DPR, Rabu (9/7).

Kementerian PU mengajukan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat lebih dari Rp 20 triliun pada tahun depan. Pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ini dan ditargetkan rampung Juni 2026.

Essy menjelaskan setiap Sekolah Rakyat wajib memiliki luas setidaknya 5 hektare. Alhasil, biaya pembangunan setiap Sekolah Rakyat mencapai Rp 200 miliar atau lebih besar dari perhitungan awal sekitar Rp 150 miliar.

"Kalau kami ditargetkan membangun 100 lokasi pada tahun depan, anggaran yang dibutuhkan berarti lebih dari Rp 20 triliun," katanya.

Untuk diketahui, Kementerian PU memaparkan total kebutuhan anggaran pada tahun depan mencapai Rp 139,74 triliun. Namun pagu indikatif Kementerian PU tahun depan yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hanya Rp 70,86 triliun.

Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran khusus Sekolah Rakyat senilai Rp 10 triliun pada tahun depan. Sementara itu, Rp 10 triliun lainnya dicatat sebagai pemenuhan kontrak tahun jamak.

Secara rinci, Kementerian PU mengalokasikan Rp 12,01 triliun dengan rincian pembayaran kontrak tahun jamak sebelumnya Ro 11,25 triliun dan kontrak baru senilai Rp 760 miliar. Essy mengatakan anggaran untuk Sekolah Rakyat akan dinamis sesuai dengan arahan Kepala Negara.

Sebelumnya, Essy mencatat baru menyiapkan 63 unit Sekolah Rakyat sampai hari ini, Jumat (4/7). Padahal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 200 unit Sekolah Rakyat dapat beroperasi pada akhir Juli 2025.

Essy menyampaikan pekerjaan renovasi 37 unit Sekolah Rakyat baru dikontrak hari ini. Sedangkan renovasi 100 unit Sekolah Rakyat lainnya baru pada tahap pemilihan lahan.

"Mudah-mudahan target tambahan tersebut bisa mundur karena baru ada 35 titik untuk Sekolah Rakyat tambahan tersebut," kata Essy di kantornya, Jakarta, Jumat (4/7).

Tujuan utama penambahan lokasi Sekolah Rakyat adalah meningkatkan serapan siswa dari 10 ribu orang menjadi 20 ribu orang. Sebanyak dua dari tiga Sekolah Rakyat di Jakarta baru memiliki siswa di bawah 100 orang.

Essy melaporkan perkembangan renovasi 63 unit Sekolah Rakyat baru mencapai sekitar 90%. Dengan kata lain, pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi bulan ini masih di bawah 30%.

Ada 35 lokasi Sekolah Rakyat merupakan Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu kegiatan pelatihan kerja di lokasi tersebut lantaran Kemenaker tidak menggunakan penuh fasilitas tersebut.

"Menurut saya, kegiatan di 35 BLK milik Kemenaker kurang maksimal. Jadi, kegiatan pelatihan kerja di BLK masih bisa jalan walaupun ada pekerjaan renovasi Sekolah Rakyat," katanya.