Berita Kementerian PU Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah dan DPR pun sepakat agar Kementerian PU menggunakan anggaran dari pos lain untuk menggantikan dana taggap darurat untuk penanganan bencana Sumatra yang belum disetujui Bappenas.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat anggaran penanganan bencana Sumatra hampir Rp 74 triliun pada 2025 – 2028.

Pemerintah mempercepat pemenuhan air bersih bagi warga terdampak bencana di Aceh Tamiang. BNPB bersama Kementerian PU membangun 48 sumur dangkal dan dalam untuk kebutuhan harian masyarakat.

TNI dan Kementerian PU Kebut Pembangunan Jembatan Bailey di Garoga, Target Rampung Januari 2026.

Kementerian PU telah menerjunkan 310 personel untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang terdampak.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengimbau pemerintah daerah di bagian selatan Indonesia untuk mengantisipasi bencana banjir dan longsor hingga Januari 2026.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyampaikan bantuan logistik sudah bisa dikirimkan melalui jalur darat ke DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan infrastruktur terdampak banjir di DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan milik pemerintah pusat.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan pemerintah akan memberikan diskon tarif tol pada musim liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kementerian PU mendata ada 30 titik rawan banjir di Jakarta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan realisasi serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dapat mencapai 98% pada akhir tahun ini. Bagaimana realisasi anggaran?

Kementerian Pekerjaan Umum akan melatih santri di pesantren untuk meningkatkan keterampilan konstruksi dan memastikan keamanan bangunan dengan standar yang sesuai.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan adanya potensi perubahan masterplan atau dokumen perencanaan strategis untuk proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa.

Kementerian PU meminta tambahan anggaran pagu efektif kepada Komisi V DPR RI sebanyak Rp 2,6 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan Sekolah Rakyat tidak menjadi program pembangunan utama pada tahun depan. Sebab, kebijakan tersebut merupakan arahan baru oleh Presiden Prabowo Subianto.