Thailand Surati ASEAN dan PBB, Tuding Kamboja Langgar Gencatan Senjata

Thailand melayangkan protes diplomatik terhadap Kamboja atas dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya di Kuala Lumpur pada Senin, 28 Juli 2025.

Aduan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Protes serupa juga disampaikan kepada Amerika Serikat (AS) dan Cina selaku dua negara yang turut hadir dalam forum genjatan senjata yang disepakati oleh Pelaksana Tugas (Plt) Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Kuala Lumpur pada Senin kemarin.

Thailand juga telah mengadukan insiden tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Menurut Maris, langkah ini diambil setelah muncul laporan bahwa pasukan Kamboja tetap melepaskan tembakan di kawasan perbatasan, meskipun kedua pihak telah mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Meski enggan merinci isi surat protes tersebut, Maris menyatakan bahwa pemerintah Thailand telah menyampaikan keberatan melalui mekanisme diplomatik yang berlaku. Keberatan itu antara lain menyoroti penggunaan ranjau darat antipersonel oleh Kamboja, yang dilarang berdasarkan Konvensi Ottawa.

Pasukan Kamboja Melepaskan Tembakan

Angkatan Darat Kerajaan Thailand atau Royal Thai Army (RTA) mengecam Kamboja atas dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata dengan menembaki sejumlah lokasi di wilayah Thailand.

Dalam pernyataan resminya, RTA menyebut bahwa setelah tengah malam pada 29 Juli, pasukan Kamboja melepaskan tembakan ke wilayah Thailand di sejumlah titik, termasuk Chong Arn Ma, Chong Bok, Prasat Ta Kwai, Phu Makheu, dan Sam Tae.

“Tindakan tersebut menunjukkan niat untuk melanggar kesepakatan dan merusak sistem kepercayaan bersama. Kami mengecam keras tindakan itu,” ujar Juru Bicara RTA, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, sebagaimana diberitakan oleh Bangkok Post pada Rabu (30/7). Ia menambahkan bahwa Thailand telah mengambil tindakan balasan sesuai dengan hak untuk mempertahankan diri.

Menurut laporan AP News, Rabu (30/7), militer Thailand menyatakan bahwa pertempuran yang terjadi pada pagi hari 29 Juli mereda setelah para komandan dari kedua negara yang berjaga di perbatasan menggelar pertemuan.

Juru Bicara RTA, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, mengatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk menghentikan pergerakan pasukan, mencegah eskalasi, dan membentuk tim koordinasi sebelum pertemuan Komite Perbatasan Bersama yang dijadwalkan berlangsung di Kamboja pada 4 Agustus.

Menteri Pertahanan Kamboja, Tea Seiha, mengatakan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan Menteri Pertahanan Thailand untuk membahas sejumlah insiden yang terjadi selama periode gencatan senjata berlangsung.

Ia menekankan bahwa militer Kamboja tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan gencatan senjata. Tea Seiha menambahkan bahwa pejabat pertahanan Kamboja akan memimpin delegasi yang melibatkan diplomat, atase militer asing, serta pihak-pihak terkait untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi di lapangan.