Prabowo Ingin Penyelesaian Damai Kisruh Ambalat dengan Malaysia

Presiden Prabowo Subianto menginginkan penyelesaian yang damai setelah Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut kawasan Ambalat sebagai Laut Sulawesi.

Kepala Negara menilai Indonesia dan Malaysia akan mencari solusi yang baik. Purnawirawan Kopassus TNI ini memberikan sinyal ada pihak yang berusaha mengganggu kedamaian dua negara.

"Intinya kami mau penyelesaian yang baik dari sengketa Blok Ambalat," kata Prabowo setelah menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8).

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan mengatakan penamaan Laut Sulawesi sesuai dengan Peta Baru Malaysia yang dibuat pada 1979, pada Selasa (5/8). Menurutnya, Blok Ambalat adalah istilah yang digunakan pemerintah Indonesia untuk merujuk daerah sengketa tersebut.

Mohamad melanjutkan keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ pada 2002 terhadap kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memperkuat posisi hukum Malaysia terhadap kawasan sengketa tersebut.

"Pemerintah akan terus bekerja secara dekat dengan semua pemangku kepentingan relevan, termasuk Pemerintah Negara Sabah, untuk memastikan kepentingan Malaysia terlindungi," kata Mohamad dalam keterangan resmi, Selasa (5/8).

Blok East Ambalat secara geologi berada di Cekungan Tarakan, perairan laut dalam Kalimantan Utara. Lokasi tersebut berjarak kurang lebih 80 kilometer di sebelah Timur Kota Tarakan dengan kedalaman air laut berkisar 2.000 meter, mencakup area seluas 4.735 kilometer persegi. Blok laut itu mengandung potensi minyak dan gas yang ditaksir mampu bertahan hingga tiga puluh tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia dan Malaysia masih mengkaji pengelolaan wilayah kerja (WK) atau blok migas East Ambalat.

Dia mengatakan rencana pengelolaan WK ini masih dalam pembahasan tingkat tinggi. Saat kedua negara membahas ini, dia ada di dalamnya. Indonesia saat ini sedang membangun konsep pengelolaan Blok Ambalat. Secara politik dia menyebut kedua negara saling klaim kepemilikan WK East Ambalat.

Kementerian ESDM sebelumnya mencatat di area Ambalat terdapat blok East Ambalat yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) East Ambalat. Namun, batas blok East Ambalat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia tumpang tindih dengan batas blok Shell Malaysia.

Sehingga, meskipun telah dimiliki oleh PHE East Ambalat sejak 2016, kondisi politik menyebabkan PHE East Ambalat tidak bisa melakukan kegiatan eksplorasi apapun di area ini.

“Jujur saya katakan di situ ada potensi sumber daya migas. Salah satu yang kami diskusikan, bagaimana kawasan ini bisa dikelola bersama untuk kebaikan seluruh pihak. Karena kalaupun ada cadangan tapi jika tidak dikelola dua negara maka tidak ada yang mendapatkan bagian manfaat,” ujarnya.