Istana Respons Rencana Pemakzulan Bupati Pati: Semua Proses Kami Hormati
Membuat ringkasan dengan AI Istana Kepresidenan merespons demonstrasi mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghormati langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengajukan hak angket guna memakzulkan Sudewo.
Prasetyo juga telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memantau unjuk rasa tersebut. Ia juga berharap ada jalan keluar terbaik dari polemik ini.
"Semua proses kami hormati, dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8) dikutip dari Antara.
Prasetyo meminta semua pihak menahan diri agar situasi tidak makin memanas. Dia juga telah berkomunikasi dengan Sudewo untuk meminta informasi terkait demonstrasi.
"Pemerintah pusat, terutama saya sendiri sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Prasetyo.
Sudewo juga telah merespons demonstrasi yang menuntut dirinya mengundurkan diri. Ia mengatakan dirinya dipilih secara konstitusional oleh masyarakat dan perlu proses.
"Saya dipilih secara konstitusional, jadi tidak bisa berhenti dengan cepat. Ada mekanismenya," kata Sudewo di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8) seperti disiarkan dalam Kompas TV.
Sudewo juga mengatakan dirinya menghormati rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati yang akan mengusulkan hak angket untuk memproses pemakzulannya.
"Saya menghormati hak angket (DPRD)," kata Sudewo.
Sudewo berjanji kepada masyarakat bahwa dirinya akan belajar dari demonstrasi ini. Masyarakat menuntut Sudewo mundur karena dianggap arogan serta sempat berencana mengerek tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) hingga 250%.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
