Menhub Sebut Perombakan Pimpinan KAI Bukan Karena Kereta Anjlok

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan perombakan dewan direksi dan komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak berkaitan dengan kecelakaan dua kecelakaan kereta yang terjadi bulan ini. 

Dudi mengatakan perombakan tersebut merupakan kewenangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan tak terkait kecelakaan.

Kecelakaan yang dimaksud adalah anjloknya kereta commuter di Stasiun Jakarta Kota dan KA Argo Bromo di Subang. KA Argo Bromo keluar dari lintasan di wilayah Pagaden Baru, Subang pada  Jumat (1/8). Sedangkan kereta commuter 1189 relasi Bogor-Jakarta Kota anjlok di Stasiun Jakarta Kota empat hari kemudian.

"Penggantian direksi maupun komisaris PT KAI merupakan hak dan kewenangan Danantara. Saya rasa itu tidak terkait dengan kecelakaan yang berkaitan dengan kereta api," kata Dudy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (13/8).

Sebelumnya, EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan perombakan jajaran komisaris dan direksi akan memperkuat KAI dalam menghadirkan layanan terbaik.

Perombakan ini secara resmi diumumkan melalui surat keputusan yang diterbitkan Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Kementerian BUMN dan BPI Danantara masing-masing mengeluarkan satu surat keputusan yang mengangkat empat komisaris KAI

Selain itu, dua lembaga pemerintah itu masing-masing mengeluarkan surat keputusan yang mengangkat tujuh direksi baru KAI. Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan perubahan dewan komisaris dan direksi menjadi momentum penting bagi pihaknya dalam melanjutkan strategi perusahaan.

Anne menilai perombakan tersebut dapat mempercepat inovasi dan meningkatkan kualitas layanan. "Sejauh ini operasi bisnis KAI masih berjalan normal dengan perubahan dewan komisaris dan direksi," kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (13/8).

Anne mengatakan KAI akan melakukan pembaruan dan perbaikan secara menyeluruh untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan pasca perombakan susunan kepemimpinan. Di samping itu, pembaharuan pucuk pimpinan dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.