DPR Putuskan 6 Hal Jawab Tuntutan 17+8: Hapus Tunjangan Rumah, Batasi Dinas Luar

Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan keputusan terbaru dalam merespon tuntutan dari massa aksi yang melakukan unjuk rasa terhitung sejak Senin (25/8). Tuntutan dari masyarakat mengerucut dalam 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang disebut 17+8.

Dalam putusan yang dibacakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers yang digelar Jumat (5/9). 

“Kami menyampaikan hasil putusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi,” ujar Dasco. 

Berikut lima keputusan yang disepakati 

1. DPR RI menyepakati penghentian pemberian tunjangan perumahan DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025 
2. DPR melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung sejak tanggal 1 september 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan
3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi:

• Biaya langganan daya listrik dan jasa telepon
• Biaya komunikasi insentif
• Biaya tunjangan transportasi

4. Anggota DPR Ri yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya

5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing2 dengan meminta mahkamah kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah partai politik masing2 yang telah memulai pemeriksaan pada anggota DPR RI dimaksud.

6. DPR RI akan memperkuat tranparansi dan partisiipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya

Menurut Dasco, selanjutnya sebagai bentuk transparansi DPR sepakat untuk membuka jumlah tunjangan yang diterima kepada publik. Selain itu ia menyatakan komitmen DPR untuk lebih meningkatkan kualitas legislasi pada masa mendatang. 

“Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang dilakukan oleh DPR berupa tunjangan serta hal lain akan kami lampirkan dan akan dibagikan pada awak media.

Selanjutnya mengenai anggota DPR RI yang telah diproses mahkamah partai sudah dilakukan koordinasi dengan mahkamah kehormatan DPR. 

Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang dilakukan oleh DPR berupa tunjangan serta hal lain akan kami lamporkan dana kan dibagikan pada wak media. 

Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses non aktif di mahkmaha partai masing2. Im[inan DPR sudah meminta berkoordinasi untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan . 

Tindakan preventif kan