Pemerintah Pusat Perbaiki Infrastruktur di 6 Provinsi Imbas Kerusuhan saat Demo

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau KemenPU memperbaiki infrastruktur di enam provinsi imbas kerusuhan saat demo sejak akhir Agustus. Jumlahnya berkurang dibandingkan prediksi pekan lalu sebanyak 19 provinsi.

Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi ada infrastruktur dan prasarana publik di 30 kota di 13 provinsi yang perlu diperbaiki imbas demonstrasi. Namun sebagian besar telah diperbaiki oleh pemerintah daerah, karena hanya rusak ringan.

"Dengan demikian, kami bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan di enam provinsi dengan tingkat kerusakan berat. Kami harus membangun ulang infrastruktur yang rusak," kata Direktur Jenderal Cipta Karya KemenPU Dewi Chomistriana di Halte Transjakarta Polda Metro Jaya, Senin (8/9).

Keenam provinsi yang dimaksud yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Dewi mencontohkan kerusakan berat yang dimaksud yakni hancurnya kantor Pemerintah Kota Pekalongan dan hangusnya kantor DPRD Kabupaten Brebes.

Dewi menyampaikan target penyelesaian perbaikan yakni Desember. Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun ulang infrastruktur dan prasarana publik yang rusak berat berdasarkan desain awal.

"Kami akan ambil desain awal semua bangunan dalam proses perbaikan, itu cara yang paling cepat. Namun kami akan meningkatkan kualitas materialnya, seperti material yang tidak mudah terbakar maupun kaca keras agar tidak mudah pecah,"  ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya memperkirakan biaya perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan demonstrasi mendekati Rp 900 miliar. Estimasi awal ini menunjukkan kerusakan terparah terjadi di Jawa Timur dan Makassar.

Biaya terbesar akan digunakan untuk rehabilitasi gedung DPRD. Namun, perhitungan ini tidak termasuk rumah dinas pejabat yang ikut dirusak massa.

“Sebanyak Rp 900 miliar baru angka sementara hasil penghitungan cepat setelah rapat daring dua hari kemarin. Kami akan hitung ulang setelah ada kepastian titik-titik yang akan diperbaiki,” kata Dody di Halte Transjakarta Polda Metro Jaya, Selasa (2/9).

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sektor jasa menjadi yang paling terkena dampak demonstrasi. Sektor ini berkontribusi sekitar 45% dari perekonomian nasional atau Rp 9.900 triliun per tahun.

“Jika demonstrasi berlangsung tiga hari dan aktivitas sektor jasa terganggu hingga 10%, kerugian bisa mencapai Rp 8 triliun – Rp 9 triliun secara makro,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Selasa (2/9).