Berita Demo Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Ribuan pengemudi ojek online alias ojol berdemo di depan kantor Kominfo menuntut agar pemerintah menentukan tarif antar barang dan makanan, bukan aplikator.

Pengemudi ojek online yang tidak mengikuti demo ojol di Jakarta Pusat dan mogok mengambil order alias off bid, mengkhawatirkan adanya order fiktif dan sweeping.

Kemnaker sudah menyiapkan aturan baru terkait ojol, termasuk membahas kemitraan dan potongan aplikator. Perilisan regulasi ini menunggu arahan pemerintahan baru di bawah Prabowo - Gibran.

Sebanyak 1.784 personel gabungan polisi mengamankan aksi demo ojol atau ojek online dan kurir di Jakarta Pusat, hari ini (29/8).

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) diprediksi bergerak datar hingga berpotensi melemah seiring dengan aksi demo yang melibatkan 2.500 pengemudi ojek online alias ojol dan kurir pada Kamis (29/8)

Gojek akan menindak tegas oknum yang merugikan mitra pengemudi ojek online alias ojol dengan cara memaksa untuk ikut berdemo ataupun off bid alias mogok mengambil order.

Berikut respons Gojek dan Grab mengenai sekitar 2.500 pengemudi ojek online alias ojol dan kurir berencana demo di depan kantor Kominfo hari ini (29/8).

Sekitar 2.500 pengemudi ojek online alias ojol dan kurir berencana menggelar demo di kantor Kominfo siang ini (28/8) dan tidak akan mengambil order atau off bid.

Ribuan pengemudi ojol dan kurir di Jabodetabek akan berdemo di depan kantor Kominfo besok (28/8). Mereka akan melakukan off bid atau tidak menerima pesanan.

Demo mahasiswa di depan kantor DPRD Kota Semarang berakhir ricuh pada Senin (26/8) malam.

Tata cara demonstrasi penting diketahui oleh para demonstran agar tidak berujung anarkis dan merugikan pihak lain. Berikut aturan demonstrasi.

Ribuan elemen masyarakat menggelar aksi menolak RUU Pilkada yang sebelumnya dijadwalkan akan disahkan Kamis kemarin (22/8).

DPR: pengesahan RUU Pilkada dibatalkan sehingga syarat pendaftaran Pilkada pada 27 mendatang akan mengacu pada putusan MK.

Penurunan IHSG terjadi karena pelaku pasar mengkhawatirkan kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang memanas.

Aksi demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada ricuh pada Kamis (22/8).